Polri Matangkan Pengamanan Berlapis di Ketapang Banyuwangi, Antisipasi Kerawanan Nataru 2026-2027

TNI/Polri32 Dilihat

Banyuwangi, Metrozone.net- Pengamanan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 di Pelabuhan Ketapang disiapkan melalui sistem kendali berjenjang, pembagian titik pengamanan, serta antisipasi berbagai potensi gangguan keamanan dan kelancaran penyeberangan. Langkah tersebut ditekankan Asisten Utama Operasi (Astamaops) Polri Komjen Pol. Dr. Roycke Harry Langie, S.I.K., M.H., saat meninjau kesiapan Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Sabtu (21/11/2026).

Kunjungan kerja tersebut dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Kesiapan Operasional Angkutan Natal dan Tahun Baru di ruang rapat PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ketapang.

Kegiatan ini menjadi bagian dari pematangan kesiapan pengamanan jalur penyeberangan Jawa–Bali, mulai dari pembagian tanggung jawab personel, identifikasi potensi kerawanan, kesiapan fasilitas pelabuhan, hingga koordinasi penanganan situasi darurat.

Turut hadir Kapolda Jawa Timur Irjen Pol. Dekananto Eko Purwono, S.I.K., M.H., Kakorlantas Polri Brigjen Pol. Dr. Aries Syahbudin, S.I.K., S.H., M.Hum., Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol. Muharman Arta, S.I.K., M.H., jajaran pejabat utama Mabes Polri dan Polda Jawa Timur, serta unsur TNI, pemerintah daerah, PT Jasa Raharja, ASDP, KSOP, dan instansi terkait.

Dalam arahannya, Astamaops Polri menegaskan bahwa pengamanan Natal dan Tahun Baru merupakan operasi terpusat yang memerlukan persiapan jauh sebelum pelaksanaannya. Berbagai persoalan yang muncul pada periode sebelumnya harus menjadi bahan evaluasi agar langkah pengamanan dapat dilaksanakan secara lebih terukur.

Komjen Pol. Roycke Harry Langie mengarahkan agar pengendalian operasi dilaksanakan secara berjenjang melalui tiga tingkatan, yakni kendali komando, kendali taktis, dan kendali teknis. Dalam sistem tersebut, Kapolda menjalankan fungsi kendali komando, sedangkan Kapolres dapat menjalankan kendali taktis maupun teknis sesuai kebutuhan operasi.

Pelaksanaannya melibatkan berbagai fungsi kepolisian, mulai dari Intelkam, Reskrim, Binmas, Samapta, Lantas, Pamobvit, Brimob, hingga Polair, dengan dukungan TNI, Satpol PP, dan instansi terkait.

Pengamanan juga diarahkan menggunakan pembagian titik atau koordinat A, B, dan C dengan penanggung jawab yang jelas pada masing-masing lokasi, baik melalui Kepala Pengamanan (Ka Pam) maupun Kepala Pos (Ka Pos).

Astamaops turut menekankan pentingnya mempertahankan kesinambungan personel pengendali teknis pada titik pengamanan. Petugas yang telah ditempatkan di suatu lokasi diharapkan tetap menguasai karakteristik wilayah, potensi gangguan, serta perkembangan situasi agar pengambilan keputusan di lapangan dapat berlangsung cepat dan tepat.

“Pengamanan Natal dan Tahun Baru harus dipersiapkan jauh sebelum pelaksanaan operasi. Pengaturan arus kendaraan, kesiapan kapal, kapasitas dermaga, dan kawasan penyangga harus berjalan dalam satu sistem yang terintegrasi. Jangan sampai persoalan yang berulang setiap tahun kembali terjadi karena kurangnya koordinasi dan kesiapan di lapangan,” ujarnya.

Antisipasi Kerawanan, Perkuat Kendali Pengamanan, Selain kesiapan personel, Astamaops Polri meminta seluruh jajaran mengidentifikasi potensi kerawanan yang dapat memengaruhi keamanan dan kenyamanan masyarakat selama periode libur akhir tahun.

Potensi gangguan tersebut mencakup kepadatan lalu lintas, pasar tumpah, pekerjaan jalan, cuaca ekstrem, keterbatasan kapasitas pelabuhan, hingga praktik percaloan dan pemalsuan tiket penyeberangan.

Peningkatan aktivitas wisata, keterbatasan lahan parkir, serta potensi gangguan keamanan pada tempat ibadah juga menjadi perhatian dalam penyusunan langkah pengamanan.

Berbagai kerawanan tersebut memerlukan pendekatan lintas fungsi dan lintas instansi. Pengamanan tidak hanya diarahkan pada pengaturan pergerakan kendaraan, tetapi juga pada pencegahan gangguan kamtibmas, perlindungan masyarakat, serta kesiapan penanganan apabila muncul hambatan operasional di kawasan pelabuhan.

Sejalan dengan arahan tersebut, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol. Dekananto Eko Purwono, S.I.K., M.H., menekankan pentingnya langkah kepolisian yang komprehensif dan dapat diterapkan secara nyata.

Kapolda mengarahkan agar hasil rapat koordinasi ditindaklanjuti melalui pembahasan teknis untuk memperjelas tanggung jawab setiap instansi, termasuk penguatan keterhubungan pos pengamanan dan kawasan penyangga.

Sebagai bagian dari penguatan pelayanan, turut direncanakan pembentukan pos “Polisi Bersama Masyarakat” yang terhubung dengan sejumlah kawasan penyangga guna mendukung koordinasi pengamanan dan pemantauan perkembangan situasi.

Sementara itu, Kakorlantas Polri Brigjen Pol. Dr. Aries Syahbudin, S.I.K., S.H., M.Hum., menekankan bahwa efektivitas pengamanan jalur penyeberangan juga bergantung pada pengendalian pergerakan kendaraan yang terintegrasi dengan kapasitas pelayanan pelabuhan.

“Buffer zone berfungsi menampung kendaraan yang telah tiba, bukan menjadi satu-satunya solusi untuk mengurai kemacetan. Karena itu, pengaturan pola kedatangan kendaraan harus dilakukan sejak jalur akses menuju pelabuhan dan diselaraskan dengan kapasitas kawasan penyangga, kesiapan dermaga, serta operasional kapal,” tegas Brigjen Pol. Dr. Aries Syahbudin.

Kakorlantas turut menyampaikan bahwa pola pengelolaan arus di Pelabuhan Merak dapat menjadi salah satu referensi dalam mempersiapkan sistem pengaturan di Ketapang, dengan tetap memperhatikan karakteristik jalur penyeberangan Jawa–Bali.

Koordinasi Polri, ASDP, KSOP, Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD), dan pemerintah daerah diperlukan agar pengambilan keputusan di lapangan berjalan selaras dengan perkembangan kondisi operasional pelabuhan.

Kesiapan Kapal dan Dermaga Dukung Pengamanan Nataru, Dari sisi operasional, General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ketapang, Media Syahrianto Heriawan, memaparkan proyeksi peningkatan mobilitas masyarakat sekitar tiga persen selama periode Nataru.

Berdasarkan paparan ASDP, terdapat 57 kapal reguler pada lintas Ketapang–Gilimanuk dengan dukungan 14 dermaga di kedua sisi penyeberangan. Kesiapan armada tersebut menjadi bagian dari perencanaan optimalisasi pelayanan untuk menghadapi peningkatan permintaan.

ASDP bersama otoritas pelabuhan turut menyiapkan percepatan proses bongkar muat dengan target pelayanan sekitar 40 menit, pengaturan jadwal dan jumlah kapal yang beroperasi, serta penerapan pola Tiba–Bongkar–Berangkat (TBB) pada kondisi tertentu.

Kepala KSOP Kelas III Tanjung Wangi Kolonel Marinir Amrul Adriansyah, S.E., M.H., dalam paparannya menjelaskan perlunya sinkronisasi operasional kapal dan kesiapan dermaga agar upaya mempercepat pelayanan tidak justru menimbulkan antrean kapal di perairan.

Khusus pelayanan kapal LCM, dibahas target waktu 15 menit untuk bongkar kendaraan, 20 menit untuk pemuatan, dan lima menit untuk pemeriksaan akhir kesiapan berlayar.

Penerapan pola TBB juga perlu mempertimbangkan kondisi antrean di Ketapang dan Gilimanuk. Penguraian kendaraan dari kedua pelabuhan harus diatur sesuai tingkat kepadatan agar tidak mengganggu keseimbangan pergerakan kapal.

Selain optimalisasi penyeberangan utama, rapat turut membahas rencana pemanfaatan jalur alternatif Jangkar–Celukan Bawang dan Tanjungwangi–Celukan Bawang untuk membantu mengurangi beban kendaraan logistik pada lintas Ketapang–Gilimanuk.

Namun, pelaksanaan pengalihan tersebut masih bergantung pada penetapan kebijakan pembatasan angkutan barang, kesiapan armada, dan koordinasi dengan instansi berwenang.

Berbagai langkah itu juga harus memperhitungkan potensi cuaca ekstrem, keterbatasan kapasitas kawasan penyangga, serta kondisi dermaga yang belum seluruhnya dapat dioperasikan secara optimal.

Melalui koordinasi Mabes Polri, Polda Jawa Timur, Polresta Banyuwangi, ASDP, KSOP, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya, hasil rapat menjadi dasar pematangan langkah teknis pengamanan Nataru 2026/2027.

Dengan penguatan kendali operasi, pembagian tanggung jawab personel, serta sinkronisasi pelayanan penyeberangan, pengamanan Nataru di Pelabuhan Ketapang diharapkan mampu mengantisipasi berbagai potensi kerawanan sekaligus memberikan rasa aman dan kepastian pelayanan bagi masyarakat yang melakukan perjalanan melalui jalur Jawa–Bali.

Editor: 5093N9

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *