Simeulue (METROZONE.net) – Gelombang harapan baru tengah mengemuka menjelang Konferensi Daerah (Konferda) ke-XXIII Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Simeulue yang akan digelar dalam waktu dekat. Konferda kali ini menjadi momen penting untuk memilih pengurus dan ketua baru PGRI periode 2025–2030.
Di tengah berbagai persoalan yang dihadapi para guru, mulai dari keterlambatan pembayaran tunjangan hingga minimnya advokasi hukum dan apresiasi bagi guru berprestasi, konferda ini menjadi sorotan hangat baik di ruang diskusi daring grup kepala sekolah maupun obrolan santai di warkop-warkop seputaran Kota Sinabang.
“Organisasi PGRI seharusnya menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan hak-hak guru, bukan sekadar sibuk seremonial. Yang dibutuhkan adalah kerja nyata yang menyentuh langsung hati guru,” ujar Safii, S.Pd, Kepala Sekolah SDN-SMP Satap Pulau Siumat, salah satu sekolah di wilayah 3T (terluar, terdepan, dan tertinggal) Simeulue.
Keluhan serupa datang dari berbagai guru, terutama mengenai belum tuntasnya pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG), Tunjangan Khusus Guru (TKG), dan Tambahan Penghasilan (Tamsil) tahun 2024. Tak hanya itu, nasib guru bakti yang masih belum jelas dasar pengupahannya juga menjadi sorotan. Keterbatasan anggaran dan lemahnya suara advokasi organisasi PGRI selama ini membuat para pendidik merasa seperti berjuang sendiri.
“Selama ini, jika kita mengadu ke PGRI, hanya dijawab sudah audiensi. Tapi hasilnya tidak ada kejelasan,” ungkap salah seorang kepala sekolah yang enggan disebutkan namanya.
Bagi sebagian besar guru, Konferda tahun ini adalah momen krusial untuk memilih sosok pemimpin PGRI Simeulue yang kuat, tegas, dan berani memperjuangkan hak-hak guru tanpa takut kehilangan jabatan atau diintervensi pihak mana pun.
“Pemimpin ideal bukan hanya loyal, tetapi harus vokal dan total. Tidak hanya menjadi corong, tapi juga menjadi perisai bagi guru,” ujar seorang mahasiswa pascasarjana Universitas Syiah Kuala asal Simeulue.
Sementara itu, agenda Konferda ke-XXIII ini dipastikan akan dihadiri langsung oleh Ketua PGRI Provinsi Aceh, dan menjadi titik awal reformasi internal bagi organisasi yang selama ini dianggap kehilangan arah oleh sebagian anggotanya.
Guru-guru Simeulue kini menatap penuh harap agar kepemimpinan baru nantinya mampu menghidupkan kembali peran strategis PGRI sebagai wadah perjuangan para pendidik, bukan sekadar simbol organisasi formal. (*)
