Pringsewu, Lampung, Metrozone.net, –
Pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Pringsewu kembali menjadi sorotan. Kali ini terkait pelaksanaan kegiatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Tahun Anggaran 2025 di Kecamatan Banyumas dengan pagu anggaran mencapai Rp1,3 miliar. Senin (03/08/2026)
Diduga Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kabupaten Pringsewu menghindari awak media saat hendak dikonfirmasi terkait proyek tersebut. Upaya konfirmasi dilakukan setelah muncul keluhan dari warga mengenai kualitas pekerjaan yang dinilai buruk.
Berdasarkan informasi di lapangan, pipa jaringan SPAM di lokasi proyek disebut mengalami jebol. Akibatnya air sempat meluber hingga ke halaman dan pekarangan rumah warga setempat. Kondisi ini menimbulkan keresahan karena proyek yang seharusnya memberikan manfaat justru menimbulkan dampak bagi masyarakat.
Warga menduga rendahnya kualitas pekerjaan menjadi penyebab utama pipa tidak mampu menahan tekanan air. Padahal anggaran yang dikucurkan untuk kegiatan ini tergolong besar, yakni Rp1,3 miliar yang bersumber dari APBD Kabupaten Pringsewu Tahun 2025.
Hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi kepada Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Pringsewu belum membuahkan hasil. Saat didatangi ke kantor Dinas PUPR, yang beralamat di kompleks Pemkab Pringsewu, pejabat yang bersangkutan tidak berada di tempat.
Berdasarkan keterangan salah seorang pegawai Dinas PUPR kepada awak media ini, “Bu Kabid Cipta Karya sedang ada acara kantor di luar mas”. Namun hingga berita diturunkan, belum ada konfirmasi resmi terkait dugaan mutu pekerjaan dan insiden pipa jebol tersebut. Sikap sulit ditemui ini memunculkan tanda tanya di kalangan masyarakat dan insan pers.
Program SPAM merupakan salah satu program strategis bidang Cipta Karya yang bertujuan untuk meningkatkan akses air minum layak bagi masyarakat. Namun jika pelaksanaan di lapangan tidak sesuai spesifikasi dan minim pengawasan, maka tujuan tersebut sulit tercapai.
Sejumlah warga Banyumas berharap Dinas PUPR Pringsewu segera turun ke lapangan untuk mengevaluasi pekerjaan. Mereka juga meminta agar kontraktor pelaksana bertanggung jawab melakukan perbaikan tanpa membebani warga.
Selain itu, masyarakat mendesak Inspektorat Kabupaten Pringsewu dan aparat penegak hukum untuk melakukan audit terhadap proyek SPAM Banyumas tersebut. Transparansi penggunaan anggaran dan kualitas pekerjaan dinilai penting agar dana Rp1,3 miliar benar-benar bermanfaat dan tidak mubazir.
Pihak Dinas PUPR Pringsewu diharapkan segera memberikan klarifikasi terbuka kepada publik terkait dugaan penghindaran konfirmasi dan mutu pekerjaan SPAM di Kecamatan Banyumas.
(Team/Red)
