Bondowoso,- Entah apa yang salah …. dengan mereka para stakeholder PT Bogem yang tidak mengindahkan pemanggilan dari Ketua DPR yang notabene yang menerbitkan Perda untuk PT Bogem mereka bahkan menurut Ketua DPRD Bondowoso, H. Ahmad Dhafir mengaku berkali kali memanggil pihak perusahaan tapi gak pernah hadir seperti yang diberitakan dimedia online yang beredar saat ini, sungguh luar biasa mereka yang bisa menjabat dan menduduki direksi PT Bogem lupa bahwa lahirnya PT Bogem juga tidak lepas dari Perda yang diterbitkan DPRD.
Dan juga ada hal yang membikin Ketua DPD JPKPN Jatim, Drs Hakim Abdul Kadir angkat bicara dengan adanya DPRD meminta PJ Bupati membekukan PT Bogem namun mendukung PJ Bupati gaungkan kopi Bondowoso, ” Sepertinya tampak membekukan setengah hati …..” singkatnya.
“BUMD lahir dengan perangkat Perda tahun 2018, PT . Bogem tentu sudah melalui Feasibility Study yang jelas sehingga modal awal sebesar 2, 5 M cair tapi tidak mampu beranak pinak untuk PAD Bondowoso… sepertinya DPRD Bondowoso terkesan setengah hati dengan istilah “pembekuan” sebenarnya itu “penutupan” yang diinginkan secara berjamaah ..”ungkap Ketua DPD JPKPN Jatim
Harusnya, PJ Bupati saat masih menjabat sekda berdasarkan etika wajib membalas surat dari ormas JPKPN DPC Bondowoso menurut Hakim,” Dasar kami jelas, UU Keterbukaan informasi Publik sangat jelas dan mereka melanggarnya”, tutur Hakim lugas.
“Apa perlu kami lakukan konferensi pers dan mengundang publik agar mereka mengetahui yang sebenarnya”, kata Hakim singkat.
Menurut Hakim,”Fokus aja bagaimana PT. BOGEM sebagai BUMD yang tentunya punya prospek yg cerah dilakukan restrukturisasi dan saya yakin sepanjang dikelolah oleh tangan – tangan profesional tanpa ada kepentingan politik, pasti bermanfaat untuk masyarakat Bondowoso dan meningkatkan PAD.
Dilain sisi, Pembina JPKPN Jatim juga minta melalui komunikasi dengan Hakim untuk diinstruksikan ke Benediktus, Ketua DPC JPKPN Bondowoso agar segera layangkan laporan terkait permasalahan PT Bogem, yang menurut beliau agar segera ditindaklanjuti adanya dugaan Perbuatan Melawan Hukum nya pada kasus PT Bogem tersebut ke Kejagung saat diungkapkan oleh Hakim ke awak media.
Pewarta: Rcs/Agm
