Meulaboh (Metrozone.net) – Upaya pemulihan pasca-bencana di Kabupaten Aceh Barat terus dipacu. Wakil Bupati Aceh Barat, Said Fadheil SH, mendampingi Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (KemenPKP) RI, Dr. Drs. Imran, M.Si., M.A.Cd, saat melakukan peninjauan langsung di Gampong Jambak, Kecamatan Pante Ceureumen, Senin (11/5/2026).
Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda kerja Tim Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana Sumatera untuk memastikan percepatan penanganan infrastruktur dan sosial pasca-banjir besar yang melanda wilayah tersebut pada November 2025 silam.
Dalam keterangannya, Dr. Imran mengungkapkan bahwa dirinya mendapatkan mandat khusus dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk bertolak ke Provinsi Aceh. Tugas utamanya adalah mengoordinasikan serta mensinergikan berbagai program kerja antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab), Pemerintah Provinsi (Pemprov), dan kementerian/lembaga di tingkat pusat.
”Pak Mendagri meminta saya untuk mengoordinasikan percepatan penyiapan data teknis, mulai dari infrastruktur jembatan, jalan, Daerah Aliran Sungai (DAS), irigasi, hingga rencana pembangunan Hunian Sementara (Huntara) dan Hunian Tetap (Huntap),” ujar Imran.
Terkait pembangunan Huntap, Imran memberikan catatan tegas kepada pemerintah daerah untuk memastikan status lahan benar-benar “clear and clean” sebelum diusulkan ke Satgas. Selain itu, ia juga mengecek realisasi Dana Transfer ke Daerah (TKD)
Ia mengapresiasi karena untuk wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dana TKD dikembalikan sepenuhnya tanpa potongan guna mendukung pemulihan bencana.
Dalam tinjauan lapangan di Gampong Jambak, Imran sempat mengkritisi penanganan DAS yang dinilai belum optimal. Saat ini, penanganan baru sebatas normalisasi sementara menggunakan dana kabupaten untuk menahan aliran sungai.
”Sungai ini lebar, kalau tidak ditangani secara permanen dan segera, bisa berakibat fatal saat memasuki musim penghujan nanti. Saya juga meminta posko darurat bencana diaktifkan kembali sebagai pusat konsolidasi data penanganan,” tegasnya.
Selain DAS, jembatan penghubung antar-desa di Pante Ceureumen juga menjadi prioritas perbaikan demi menormalkan akses transportasi masyarakat.
Menanggapi kunjungan tersebut, Bupati Aceh Barat, Tarmizi SP, MM, menjelaskan bahwa pemilihan Gampong Jambak sebagai lokasi peninjauan didasari fakta bahwa desa tersebut merupakan titik terparah yang terdampak banjir tahun lalu.
Mengenai instruksi percepatan cetak sawah baru, Bupati Tarmizi menjelaskan adanya kendala teknis pada alur birokrasi anggaran terkait
mekanisme anggaran dimana saat ini anggaran cetak sawah ditransfer ke tingkat provinsi.
Selain itu, Pemkab Aceh Barat masih menunggu hasil Survey Investigation Design (SID) yang dikerjakan oleh Balai di Medan bekerja sama dengan surveyor dari Universitas Teuku Umar (UTU).
”Jika dana untuk cetak sawah ini dikirimkan langsung ke kabupaten, kami pastikan Pemkab Aceh Barat siap mengeksekusinya segera. Terkait poin-poin lain yang disampaikan Pak Dirjen, akan segera kami tindak lanjuti agar proses rehab-rekon di Aceh Barat selesai tepat waktu,” pungkas Tarmizi.
Editor : Almanudar
