BANJARMASIN, metrozone.net–
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Banjarmasin mengikuti Focus Group Discussion (FGD) tentang Sinergi Aparat Penegak Hukum, TNI/Polri, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dalam Implementasi KUHP Nasional melalui Kelompok Layanan Bimbingan Integrasi (Kelayan Binter) untuk wilayah Kota Banjarbaru dan Kabupaten Banjar, Kamis (22/10).
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Banjarmasin ini berlangsung di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Martapura dan dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Selatan, Erwedi Supriyatno.
Dalam sambutannya, Erwedi menegaskan bahwa implementasi KUHP Nasional menjadi momentum penting untuk memperkuat sistem pemasyarakatan yang berorientasi pada keadilan, perbaikan diri, dan pencegahan pengulangan tindak pidana.
Ia menyampaikan bahwa keberhasilan reintegrasi sosial klien pemasyarakatan membutuhkan kolaborasi antara Bapas, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, TNI/Polri, dan masyarakat. Melalui Kelayan Binter, sinergi lintas sektor diharapkan menghasilkan dukungan nyata agar klien pemasyarakatan dapat hidup mandiri, produktif, dan kembali berkontribusi positif di tengah masyarakat.
Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi dari Kejaksaan Negeri Banjarbaru, Bapas Kelas I Banjarmasin, Kepolisian Resor Kota Banjarbaru, serta Komando Distrik Militer 1006/Banjar. Peserta juga menyaksikan penayangan video Kelayan Binter bagian kedua yang menggambarkan pelaksanaan program tersebut.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Dukungan Bersama Pelaksanaan Kelayan Binter sebagai bentuk komitmen untuk memperkuat kolaborasi antarlembaga dan masyarakat dalam mendukung pembimbingan, pengawasan, serta reintegrasi sosial klien pemasyarakatan.
Lapas Banjarmasin diwakili oleh Kaur Kepegawaian dan Keuangan, Akhmad Syafiq Khalwan, serta Kasubsi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan (Bimkemaswat), Muhammad Ansyari. Keduanya hadir mewakili Kalapas Banjarmasin, Akhmad Herriansyah, yang pada waktu bersamaan menerima kunjungan Ombudsman Perwakilan Kalimantan Selatan untuk melaksanakan monitoring dan pengawasan layanan pemasyarakatan di Lapas Banjarmasin.
Melalui keikutsertaan dalam FGD ini, Lapas Banjarmasin mendukung penguatan koordinasi lintas sektor dalam implementasi KUHP Nasional. Sinergi yang berkelanjutan diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan layanan bimbingan integrasi dan memberikan kesempatan bagi klien pemasyarakatan untuk kembali ke masyarakat secara bertanggung jawab. (HUMAS LAPAS BANJARMASIN)
