KOTA SORONG, METROZONE.NET— Ketua Organisasi Masyarakat Sadar Korupsi Indonesia (MSK-I) Wilayah Papua Barat Daya, Adolfinus Watem, mengapresiasi sikap tegas Gubernur Papua Barat Daya yang menyatakan,”Minggu,(10/10/2026).
tidak pernah memberikan garansi atau jaminan proyek pemerintah kepada siapa pun, termasuk tim relawan maupun kelompok pendukung lainnya,
Menurut Adolfinus Watem, pernyataan tersebut merupakan pesan penting bahwa tidak ada pihak yang berhak memperoleh keistimewaan dalam pelaksanaan proyek pemerintah hanya karena memiliki kedekatan dengan kepala daerah atau pernah berkontribusi dalam perjuangan politik dan pemekaran daerah,” Sabtu,10 Oktober 2026: 9.26 WIT.
Ia menegaskan, pengadaan barang dan jasa pemerintah harus dilaksanakan secara transparan, profesional, adil, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses tersebut tidak boleh dipengaruhi kepentingan pribadi, kelompok, maupun hubungan politik.
“Bagi kami di MSK-I, yang terpenting adalah kesesuaian antara perkataan dan tindakan. Jika Gubernur telah menegaskan bahwa tidak ada jaminan proyek bagi siapa pun, prinsip tersebut harus diterapkan secara konsisten dalam seluruh proses pengadaan barang dan jasa pemerintah,” tegas Adolfinus Watem.
Ia menambahkan, sikap tersebut diharapkan menjadi landasan bagi terciptanya persaingan usaha yang sehat, sehingga seluruh pelaku usaha memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti proses pengadaan berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang berlaku, tanpa diskriminasi maupun perlakuan istimewa.
MSK-I juga berharap komitmen tersebut diwujudkan melalui kebijakan dan pelaksanaan pengadaan yang terbuka serta dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, tidak ada pihak yang merasa memiliki hak khusus untuk mendapatkan proyek pemerintah hanya karena pernah menjadi bagian dari tim sukses, tim relawan, tim pemekaran, atau kelompok pendukung lainnya.
“Kami berharap kepemimpinan yang mengedepankan integritas, transparansi, dan kepatuhan terhadap aturan terus dipertahankan. Ukuran utama bukan hanya apa yang disampaikan seorang pemimpin, tetapi bagaimana prinsip tersebut diwujudkan secara nyata dalam kebijakan dan pelayanan kepada masyarakat,” tutupnya. Adolfinus Watem Ketua Organisasi Masyarakat Sadar Korupsi Indonesia (MSK-I)
Wilayah Papua Barat Daya.
[Alex Umpain]
