Madina,- Aliansi Mahasiswa Pemuda Bersatu Mandailing Natal (AMPBM) sampaikan tuntutan aksi di depan kantor Kejaksaan Negeri Mandailing Natal.Jum’at (06/10/2023)
Mahasiswa dan pemuda yang tergabung AMPBM ini untuk yang kedua kalinya turun ke kantor Kejari Madina dan menyoroti pelaksanaan BIMTEK di Hotel Hollywood,Pekanbaru,Riau dan Study Banding Kepala Desa Se- Kabupaten Mandailing Natal di Kangen Hotel,Kab. Sleman,Yogyakarta yang mereka anggap tidak memiliki Feedback yang jelas untuk Masyarakat atau Desa.
AMPBM terlihat membawa spanduk dan beberapa kertas bertuliskan “Periksa Kadis PMD dan tangkap Mafia Bimtek”.
Ahmad Hidayat Batubara selaku Kordinator Umum mengatakan kepada awak media supaya Kejari Madina mengusut tuntas dugaan mark up pelaksanaan Bimtek Kepala Desa Se- Kabupaten Madina yang di laksanakan di Hotel Hollywood,Pekanbaru sebab kegiatan ini dinilai berbau korupsi karena tidak masuk akal acaranya yang diduga di selesaikan hanya satu hari tapi anggarannya begitu besar 5JT/Peserta.
Dan Study Banding Kepala Desa Se- Kab. Mandailing Natal yang diduga di laksanakan di Hotel Kangen,Sleman,Yogyakarta dengan anggaran 15JT/peserta di nilai tidak masuk akal dan ini harus di usut sampai tuntas.
Kami yakin bahwa kegiatan ini hanya untuk menggerogoti Dana Desa dan hanya untuk kepentingan beberapa oknum yang diduga sebagai mafia Bimtek dan Study Banding.pungkasnya.
Alfarizi Nasution yang merupakan Kordinator Lapangan menegaskan,Kami menuntut Kejari Madina agar memeriksa Kepala Dinas PMD Madina dan Kabid,Camat Se- Madina beserta oknum yang diduga terlibat dalam pelaksanaan di Hollywood,Pekanbaru dan Study Banding di Kangen Hotel,Yogyakarta.
Dan kami juga mengingatkan Bupati Madina supaya menepati janji yang pernah menegaskan tidak ada lagi Bimtek Dari Dana Desa apalagi di luar Madina,tegas Alfa.
Dalam Aksi tersebut AMPBM di terima bapak Manurung Kasi BB Kejari Madina.
Beliau mengatakan akan menyampaikan tuntutan kepada pimpinannya.
Adapun Tuntutan Aksi Aliansi Mahasiswa Pemuda Bersatu Madina :
1. Meminta Bupati Madina untuk mengevaluasi kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terkait seringnya akhir-ini pelaksanaan BIMTEK khususnya di luar daerah Madina.
2. Meminta Kadis PMD untuk mengklarifikasi terkait pelaksanaan BIMTEK Kepala Desa Se-Kab. Madina yang di laksanakan di Hotel Holywood, Pekanbaru,Riau dan Study Banding Kepdes Se- Kab. Madina di Kangen Hotel,Kab. Sleman,Yogyakarta karena diduga sebagai kegiatan fiktif dan cenderung menggerogoti Dana Desa.
3. Meminta Bupati dan Kadis PMD untuk menyetop menghentikan kegiatan BIMTEK Kepala Desa Se-Kab. Mandailing Natal.
4.Meminta Bupati Madina untuk menepati janji terkait pernyataannya bahwa tidak ada lagi BIMTEK dari Dana Desa apalagi di luar Daerah Madina.
5.Meminta Bupati Madina untuk membersihkan mafia Bimtek dari Dinas PMD karena diduga hanya menghamburkan Dana Desa tanpa memiliki feedback yang jelas untuk Desa.
6. Meminta Kejaksaan Negeri Mandailing Natal untuk segera memanggil dan memeriksa Kadis,Kabid,Camat Se- Kab. Madina beserta rekanannya terkait pelaksanaan BIMTEK di Pekanbaru dan Study Banding Yogyakarta karena diduga Mark up.
7. Meminta Kejaksaan Negeri Mandailing Natal untuk mengusut tuntas dugaan Mark up pelaksanaan BIMTEK di Hotel Holywood, Pekanbaru, Riau dengan anggaran 5JT/Peserta karena diduga sebagai kegiatan Fiktif sebab kegiatannya diduga hanya sehari dengan anggaran yang begitu besar.
8. Meminta Kejari Madina untuk mengusut tuntas dugaan mark up Study Banding Kepala Desa Se- Kab. Mandailing Natal yang di laksanakan di Kangen Hotel,Kab. Sleman,Yogyakarta dengan anggaran 15JT/peserta sebab diduga cenderung mark up.
Pewarta: Zein
