Lampung Tengah,MeteoZone Net —
Ketua Tim Investigasi Yayasan Lembaga Pengawasan Kinerja Perari (YLPK PERARI) Lampung, Yasrul Amin, mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung RI dan Kementerian Pendidikan Dasar yang telah merespons serta menindaklanjuti dugaan korupsi dan praktik pungutan liar di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah, terkait pengondisian proyek revitalisasi sarana prasarana sekolah serta dugaan pungutan 15 persen dari oknum dinas.
Namun, elemen masyarakat melalui YLPK PERARI mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk bertindak tegas berdasarkan bukti petunjuk yang ada. Publik menuntut agar sindikat pungli tersebut segera diungkap dan oknum yang terlibat diproses sesuai hukum yang berlaku.
“Kami mendesak APH segera mengungkap fakta sekaligus memproses hukum setiap oknum yang terlibat dalam sindikat pungli dan korupsi ini. Jangan biarkan kasus ini berjalan di tempat,” tegas Yasrul Amin.
Yasrul kembali menandaskan adanya aroma pengondisian proyek serta potongan 15 persen dari pagu anggaran revitalisasi fisik bangunan sekolah tahun 2024–2025 yang diduga terjadi secara sistematis.
“Dari hasil investigasi yang kami lakukan, indikasi tersebut sudah kami kantongi. Di antaranya adanya satu perusahaan yang diketahui membiayai dan memfasilitasi perjalanan dinas Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) ke luar kota,” ungkap Yasrul.
YLPK PERARI menegaskan, seluruh dugaan tersebut perlu diusut secara transparan dan tanpa tebang pilih. Publik berharap penegakan hukum berjalan adil dan akuntabel — siapa pun yang terbukti terlibat harus bertanggung jawab. Sebaliknya, setiap tuduhan harus dibuktikan secara profesional di ranah hukum. (Red)
