Pringsewu, Lampung, Metrozone.net, —
Pelaksanaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) tahun 2026 di Pekon Bumi Ratu, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu kembali menjadi sorotan. Berdasarkan pantauan dan dokumentasi di lokasi pada Minggu, 9 Agustus 2026, ditemukan sejumlah kejanggalan dalam pelaksanaan proyek tersebut. Minggu (09/08/2026)
Dari dokumentasi foto dan video, terlihat para pekerja melakukan kegiatan bongkar muat material beton tanpa menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) yang sesuai standar. Yang terlihat hanya sarung tangan, sementara helm, sepatu safety, rompi, dan perlengkapan K3 lainnya tidak digunakan. Bahkan ada pekerja yang berada di atas truk hanya memakai sandal jepit.
Saat dikonfirmasi awak media, dua orang pekerja yang berada di lokasi inisial bernama STY dan RP membenarkan hal tersebut.
“Untuk safety seperti sepatu, helm dan rompi belum dikasih bang. Padahal sangat dibutuhkan safety untuk menjaga agar tidak terjadi kecelakaan kerja dan lainnya di lokasi kerja,” ujar keduanya.
Selain masalah K3, di lokasi proyek juga tidak ditemukan adanya papan informasi proyek. Padahal papan informasi merupakan kewajiban dalam setiap kegiatan yang bersumber dari dana pemerintah sesuai Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa. Tidak adanya papan proyek membuat masyarakat tidak bisa mengetahui secara jelas sumber anggaran, nilai kontrak, volume pekerjaan, dan waktu pelaksanaan.
Pantauan juga menunjukkan minimnya pengawasan dari Tim Pelaksana Mandiri (TPM). Tidak terlihat petugas yang memberikan arahan K3 maupun memastikan standar kerja dipenuhi. Di lokasi hanya tampak tumpukan material berupa beton pracetak, tumpukan pasir, batu koral, dan sisa material yang berserakan.
Program P3-TGAI merupakan program dari Kementerian PUPR yang dilaksanakan secara swakelola melalui kelompok tani. Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi jaringan irigasi tersier. Namun jika aspek keselamatan kerja dan transparansi diabaikan, maka kualitas dan akuntabilitas program bisa dipertanyakan.
Seharusnya TPM memastikan seluruh pekerja dilengkapi APD, memasang papan informasi proyek, dan melakukan pengawasan melekat di lapangan. Hal ini penting untuk menjamin keselamatan pekerja sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap program pemerintah.
Masyarakat Pekon Bumi Ratu meminta Balai Wilayah Sungai Provinsi Lampung dan instansi terkait segera melakukan evaluasi dan pembinaan. Penindakan perlu dilakukan agar standar K3 dan keterbukaan informasi benar-benar diterapkan di lapangan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak TPM pelaksana belum memberikan keterangan resmi terkait temuan tersebut.
(Epy)
