Banda Aceh (Metrozone.net) – Tim peneliti Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Syiah Kuala (USK) meneliti tata kelola pemerintahan dan perubahan relasi kekuasaan pascabencana di Takengon, Aceh Tengah.
Penelitian tersebut mengangkat tema “Tata Kelola Pascabencana dan Rekonfigurasi Kekuasaan dalam Desentralisasi Asimetris.” Kajian ini dipimpin Novita Sari, S.IP., M.IP., bersama anggota tim Muliawati, M.IP.
Penelitian berfokus pada dinamika pemerintahan setelah bencana, terutama terkait perubahan relasi kewenangan, pengambilan keputusan, serta distribusi sumber daya dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
Ketua tim peneliti Novita Sari mengatakan bencana tidak hanya berdampak terhadap kondisi fisik dan ekonomi masyarakat. Pascabencana juga dapat mengubah hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai aktor yang terlibat dalam proses pemulihan.
“Pascabencana tidak hanya menyangkut persoalan pembangunan kembali secara fisik. Ada proses sosial dan politik yang berlangsung, termasuk perubahan pola relasi antara pemerintah, masyarakat, dan aktor-aktor lainnya,” kata Novita Sari, Senin 5 Oktober 2026.
Menurutnya, pendekatan desentralisasi asimetris digunakan untuk melihat bagaimana karakteristik dan kebutuhan daerah memengaruhi penyelenggaraan pemerintahan serta kebijakan pemulihan pascabencana.
Penelitian itu juga menyoroti posisi masyarakat dan aktor lokal. Masyarakat tidak hanya dilihat sebagai penerima kebijakan, tetapi juga sebagai aktor yang memiliki pengetahuan lokal, pengalaman, dan kepentingan dalam menentukan arah pemulihan daerah.
Selain itu, anggota tim peneliti Muliawati mengatakan konteks lokal juga menjadi faktor penting dalam memahami tata kelola pascabencana.
“Setiap daerah memiliki karakteristik sosial, politik, dan kelembagaan yang berbeda. Karena itu, proses pemulihan perlu memperhatikan bagaimana aktor lokal berperan dan bagaimana kewenangan dijalankan di tingkat daerah,” ujarnya.
Rekonfigurasi Kekuasaan
Salah satu fokus penelitian adalah melihat rekonfigurasi kekuasaan yang terjadi selama proses pemulihan pascabencana.
Dalam situasi tersebut, sejumlah aktor dapat terlibat, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, lembaga sosial, komunitas hingga kelompok lainnya. Masing-masing memiliki kewenangan, kepentingan, dan sumber daya yang berbeda.
Interaksi antarpihak tersebut dinilai dapat membentuk pola baru dalam proses pengambilan keputusan dan menentukan arah pemulihan.
Tim peneliti berupaya melihat bagaimana perubahan relasi tersebut berlangsung serta dampaknya terhadap tata kelola pemerintahan di tingkat lokal.
Takengon dipilih sebagai lokasi penelitian untuk melihat secara langsung dinamika pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi persoalan pascabencana dengan mempertimbangkan karakteristik sosial, politik, dan kelembagaan daerah.
Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian politik dan pemerintahan, khususnya mengenai hubungan antara tata kelola pascabencana, desentralisasi asimetris, dan rekonfigurasi kekuasaan.
Kajian tersebut juga diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pemulihan pascabencana yang lebih memperhatikan kondisi lokal, partisipasi masyarakat, koordinasi antarlembaga, serta distribusi kewenangan dan sumber daya.












