Pemkab Banyuwangi Lakukan Pemutahiran dan Optimalisasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)

Daerah12 Dilihat

Banyuwangi, Metrozone.net- Pemkab Banyuwagi segera melakukan pemutakhiran dan optimalisasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Langkah ini dilakukan sebagai upaya untuk mengoptimalkan program penanganan kemeikinan di daerah.

Untuk itu Pemkab Banyuwangi bersama Badan Intelejen Negara (BIN) menggelar bimbingan teknis yang diikuti 300 petugas pendata Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) lapangan di Pendopo Sabha Swagata Blambangan, Rabu (18/11/2026). Mereka terdiri operator desa/kelurahan, anggota PKH, TKSK serta pekerja sosial masyarakat (PSM) se Banyuwangi.

Sekretaris Daerah Banyuwangi Suyanto Waspotondo mengatakan data DTSEN bukan sekadar kumpulan angka atau pekerjaan administrasi. DTSEN merupakan fondasi penting yang menentukan ketepatan sasaran perlindungan sosial, serta efektivitas intervensi pemerintah. Karenanya pembaruan data perlu terus dilakukan karena kondisi sosial ekonomi masyarakat bersifat dinamis.

“Jika data tidak diperbarui secara berkala, warga yang membutuhkan bantuan berisiko tidak memperoleh layanan dan program pemerintah yang semestinya mereka terima. Ini harus berkala kita update,” katanya.

“Karena itu, semua harus lebih proaktif turun ke lapangan untuk memastikan kondisi masyarakat sesuai dengan data yang tercatat. Pemutakhiran data tidak boleh berhenti pada kegiatan administratif, namun harus disertai verifikasi faktual dan tindak lanjut yang nyata,” ujarnya.

Ia juga menekankan agar para petugas menjaga integritas, objektivitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ia meminta agar Camat, desa/kelurahan, operator, pendamping, pekerja sosial, dan seluruh perangkat daerah harus bergerak pro aktif dan bekerja sama.

“Jangan pernah memanipulasi data hanya untuk mengejar peringkat atau desil tertentu. Tugas kita bukan menentukan seseorang harus masuk desil berapa. Tugas kita adalah memastikan bahwa data yang disampaikan menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang sebenarnya. Biarkan proses pemeringkatan dilakukan sesuai mekanisme dan kewenangan yang berlaku,” pintanya.

Kasubdit Deputi II BIN RI Asep Hidayat mengatakan pentingnya data sosial ekonomi yang akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan publik. Ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial maupun program pemberdayaan masyarakat berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial, menurunkan kepercayaan publik, dan menghambat percepatan pembangunan daerah.

“Seluruh kebijakan publik harus lahir dari data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa data yang presisi, alokasi anggaran yang besar sekalipun tidak akan mampu memberikan dampak optimal terhadap upaya pengentasan kemiskinan,” ujarnya.

Ia pun menyampaikan apresiasi dan terima kasihnya kepada Pemkab Banyuwangi atas kolaborasi dan sinergi dalam upaya pemutakhiran data DTSEN untuk pengentasan kemskinan.

“Sinergi antara instansi pusat dan pemerintah daerah adalah kunci utama dalam memastikan proses pendataan, verifikasi, dan validasi berjalan objektif,” ujarnya.

“Melalui bimtek ini kami berharap seluruh peserta dapat menyamakan persepsi meningkatkan kapasitas teknis serta membangun mekanisme koordinasi yang solid hingga tingkat desa dan kelurahan,” pungkasnya.

Editor: 5093N9

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *