Kota SORONG, METROZONE.NET — Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya resmi membuka PAPEDA Summit 2026 bertema “Festival Pembangunan Berkelanjutan Tanah Papua”di Gedung Lambertus Jitmau, Kota Sorong, Rabu (2/9/2026).
Kegiatan yang berlangsung hingga 4 September 2026 tersebut menjadi forum kolaborasi untuk membahas arah pembangunan Tanah Papua dengan menempatkan masyarakat, alam, dan budaya sebagai bagian penting dalam proses pembangunan.
PAPEDA Summit 2026 diikuti lebih dari 50 organisasi masyarakat sipil serta mitra pembangunan. Forum ini membahas berbagai isu strategis, termasuk penyelarasan kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan aksi iklim,” Rabu 2 September 2026: 10.32 WIT
Selain itu, perhatian khusus diberikan terhadap pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat atas wilayah darat, pesisir, dan laut.
Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, S.Sos., menegaskan PAPEDA Summit tidak boleh berhenti sebagai forum diskusi, tetapi harus menghasilkan langkah nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat Papua.
“Saya berharap PAPEDA Summit ini tidak hanya menjadi sekadar pertemuan. Kehadiran kita yang begitu banyak harus memberi dampak yang lebih luas. Setelah pertemuan ini, kita harus tetap berkomitmen membangun Tanah Papua dan memperkuat kolaborasi bersama,” kata Elisa.
Menurutnya, salah satu agenda yang perlu segera dipercepat adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak masyarakat adat, terutama menyangkut wilayah dan tanah adat.
Elisa menyampaikan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berkomitmen mendukung proses pemetaan wilayah adat sebagai bagian dari upaya memperkuat kepastian dan perlindungan hak masyarakat adat.
“Urusan hukum dan pengakuan hak atas tanah masyarakat adat harus dipercepat. Bahkan kami pemerintah Provinsi berkomitmen akan membantu pemetaan wilayah adat dan tanah masyarakat adat,” tegasnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, yang hadir sebagai keynote speaker, menekankan pentingnya menempatkan masyarakat adat sebagai bagian utama dalam pembangunan.
Menurutnya, masyarakat adat tidak semestinya hanya menjadi objek pembangunan. Mereka harus dilibatkan dalam proses pembangunan sekaligus memperoleh manfaat secara langsung dari berbagai program yang dijalankan pemerintah.
“Pembangunan dan pemerataan pembangunan harus melibatkan masyarakat adat dan memastikan masyarakat adat menerima manfaat. Kalau tidak memberikan manfaat kepada masyarakat, maka pembangunan itu perlu kita pertanyakan,” ujarnya.
Zulkifli juga menekankan pentingnya memberikan ruang dan kepercayaan kepada masyarakat Papua untuk ikut menentukan sekaligus menjalankan arah pembangunan di wilayahnya.
Rangkaian PAPEDA Summit 2026 dikemas melalui lima sesi pleno dan 15 sesi paralel dengan menghadirkan sekitar 100 pembicara dan moderator.
Selain konferensi, kegiatan tersebut juga menghadirkan PAPEDA Expo yang menampilkan berbagai praktik baik serta inisiatif pembangunan dari Tanah Papua.
Peserta juga dijadwalkan mengikuti kunjungan lapangan ke sejumlah lokasi yang berkaitan dengan hutan adat, ekowisata, serta berbagai program pembangunan berbasis komunitas.
Melalui PAPEDA Summit 2026, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mendorong penguatan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat adat, organisasi masyarakat sipil, dan mitra pembangunan untuk mewujudkan pembangunan Tanah Papua yang berkelanjutan, inklusif, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
[Penulis: Alex Umpain]
