SORONG, METROZONE.NET– Sejumlah kontraktor Orang Asli Papua (OAP) di Provinsi Papua Barat Daya mendesak pemerintah daerah agar menerapkan sistem yang lebih transparan, akuntabel, dan berkeadilan dalam pembagian paket-paket pekerjaan di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).”Selasa,(14/7/2026)
Pernyataan tersebut disampaikan oleh perwakilan kontraktor OAP, Adolfinus Watem, kepada METROZONE.NET di Sorong, Selasa (14/7/2026). Menurutnya, hingga saat ini masih terdapat dugaan praktik pembagian proyek yang dinilai belum dilakukan secara terbuka dan belum sepenuhnya memberikan kesempatan yang adil bagi pelaku usaha lokal, khususnya kontraktor Orang Asli Papua.
“Kami menegaskan bahwa pembagian paket pekerjaan tidak boleh dilakukan secara tertutup atau hanya berputar pada kelompok tertentu. Proses tersebut harus dilaksanakan secara transparan, adil, dan berpihak kepada Orang Asli Papua,” ujar Adolfinus.
Ia menilai semangat Otonomi Khusus (Otsus) Papua seharusnya menjadi landasan utama dalam kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah, terutama dalam memberikan ruang yang lebih besar bagi kontraktor OAP sebagai bentuk afirmasi terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat asli Papua.
“Kami tidak menolak siapa pun, tetapi kami menuntut hak kami sebagai Orang Asli Papua agar tidak disisihkan di tanah sendiri. Otonomi Khusus hadir untuk memberikan keberpihakan, bukan sekadar menjadi formalitas,” katanya.
Selain menuntut transparansi, para kontraktor OAP juga meminta agar seluruh tahapan pengadaan, mulai dari perencanaan, penetapan paket pekerjaan, hingga pelaksanaan proyek, diawasi secara ketat guna mencegah terjadinya penyimpangan.
Mereka juga meminta pemerintah membuka informasi mengenai pembagian paket pekerjaan kepada publik agar proses pengadaan dapat diawasi secara terbuka.
“Kami meminta pemerintah membuka data pembagian paket pekerjaan secara transparan sehingga masyarakat mengetahui siapa yang memperoleh pekerjaan tersebut. Dengan keterbukaan, berbagai kecurigaan dapat dihindari,” tambah Adolfinus.
Lebih lanjut, para kontraktor mendorong Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya serta pemerintah kabupaten dan kota untuk menyusun kebijakan teknis yang lebih berpihak kepada kontraktor Orang Asli Papua, termasuk melalui pembagian paket pekerjaan yang proporsional serta program peningkatan kapasitas pelaku usaha lokal.
Menurut mereka, aspirasi tersebut merupakan bagian dari upaya memperjuangkan keadilan ekonomi bagi masyarakat asli Papua agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata.
“Ini adalah suara keadilan. Kami berharap pembangunan di Papua Barat Daya benar-benar memberikan manfaat bagi Orang Asli Papua, bukan hanya dinikmati oleh segelintir pihak,” tutup Adolfinus.
(Rilis/Tim)
[Reporter: Alex Umpain]
