Kabupaten Banyuwangi Raih Juara 1 Kategori Smart Society dalam Ajang Smart City Forum 2026

Berita19 Dilihat

Banyuwangi, Metrozone.net- Kabupaten Banyuwangi kembali menorehkan prestasi di bidang transformasi digital. Kali ini, Banyuwangi berhasil meraih Juara I kategori Smart Society dalam ajang Smart City Forum 2026 yang diselenggarakan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Penghargaan tersebut diserahkan Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria kepada Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono dalam Forum Nasional Kota Cerdas Tahun 2026 di Jambi, Kamis (19/11/2026).

Banyuwangi meraih penghargaan tersebut melalui inovasi program Unit Gawat Darurat Kemiskinan (UGDK) yang dinilai sebagai inovasi yang memiliki dampak besar bagi masyarakat. UGDK adalah platform digital yang dikembangkan Pemkab Banyuwangi untuk mempercepat penanganan kemiskinan secara terpadu, berbasis data, dan tepat sasaran.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Komdigi atas penghargaan tersebut. Menurutnya, capaian ini menjadi penyemangat bagi Pemkab Banyuwangi untuk terus mengembangkan inovasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Bagi Banyuwangi, teknologi bukanlah tujuan akhir, melainkan instrumen untuk mengoptimalkan pelayanan publik, memperkuat tata kelola pemerintahan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Ipuk, Jumat (20/11/2026).

UGDK adalah salah satu inovasi digital Banyuwangi yang memanfaatkan teknologi informasi dan integrasi data untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan. Sistem ini memiliki basis data rumah tangga miskin berbasis by name by address.

“Selain itu, juga terdapat data bantuan yang sudah didapat masing-masing warga. Data itu secara rutin kita update untuk menyesuaikan apa yang menajdi kebutuhan mereka,” kata Ipuk.

Plt Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Budi Santoso menjelaskan pemkab mengintegrasikan data kesejahteraan sosial, data geospasial, serta hasil verifikasi faktual di lapangan. Data tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk menentukan bentuk intervensi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing keluarga.

“Salah satu keunggulan UGDK adalah kemampuannya memetakan sebaran masyarakat miskin hingga tingkat desa, lengkap dengan titik koordinat tempat tinggal. Jadi, pemerintah tidak hanya mengetahui jumlah warga miskin, tetapi juga lokasi dan kondisi wilayah yang membutuhkan perhatian,” jelas Budi.

Lebih dari sekadar sistem pendataan, UGDK juga membuka ruang kolaborasi berbagai pihak dalam penanganan kemiskinan. Masyarakat, akademisi, dunia usaha, hingga komunitas dapat turut berkontribusi berdasarkan data dan kebutuhan yang teridentifikasi.

“Dengan sistem ini, penanganan kemiskinan bisa dilakukan secara kolaboratif. Siapa pun bisa ikut ambil bagian, baik masyarakat, akademisi, dunia usaha, maupun komunitas. Harapannya, intervensi yang dilakukan semakin tepat sasaran dan dampaknya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” pungkas Budi.

Editor: 5093N9

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *