Meulaboh (Metrozone.net) – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mengambil langkah proaktif dalam memperkuat akurasi basis data pembangunan. Bupati Aceh Barat, Tarmizi, SP., MM., secara resmi memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) tingkat Kabupaten di Aula Teuku Umar, Setdakab setempat, Rabu (8/04/2026).
Rakor strategis ini dihadiri oleh jajaran pimpinan daerah, mulai dari Wakil Bupati Aceh Barat, para Asisten Setdakab, Kepala SKPK terkait, hingga Kepala BPS Aceh Barat. Turut hadir perwakilan BPJS Kesehatan Meulaboh, para Camat, pengurus APDESI, pendamping PKH, serta berbagai unsur penting lainnya sebagai bentuk komitmen kolaborasi lintas sektor.
Dalam arahannya, Bupati Tarmizi menegaskan bahwa DTSEN bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan pondasi utama bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan dan memastikan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran.
“Data yang akurat adalah kunci utama dalam menentukan kebijakan yang efektif. Oleh karena itu, pemutakhiran DTSEN harus dilakukan secara serius, cepat, kolaboratif, dan berkelanjutan,” tegas Tarmizi.
Ia menginstruksikan adanya sinergi penuh antara pemerintah daerah, perangkat desa, instansi vertikal, hingga petugas lapangan.
Tarmizi menekankan bahwa kerja kolektif adalah satu-satunya cara agar tidak ada lagi masyarakat berhak yang terlewatkan dari program bantuan pemerintah.
Langkah progresif ini mendapat apresiasi tinggi dari Kepala BPS Kabupaten Aceh Barat, Devi Indriastuti, SST., M.Si. Ia menyebut Aceh Barat sebagai pionir di Provinsi Aceh dalam hal keseriusan penataan data sosial ekonomi.
“Sejauh pengetahuan kami, baru Kabupaten Aceh Barat yang menunjukkan keseriusan luar biasa dalam menata dan menyelaraskan data DTSEN secara sistematis, terstruktur, dan terintegrasi,” ungkap Devi.
Ia menilai langkah Aceh Barat merupakan best practice (praktik baik) yang patut direplikasi oleh kabupaten/kota lain di Aceh. Devi juga memastikan BPS siap memberikan dukungan teknis penuh, mulai dari penguatan statistik sektoral hingga pendampingan di lapangan agar data tersebut benar-benar valid.
Rakor ini diharapkan menjadi momentum titik balik bagi Aceh Barat untuk mewujudkan “Satu Data” yang terpadu. Dengan data yang mutakhir, pemerintah optimistis efektivitas program pembangunan akan meningkat signifikan, yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
Melalui langkah cepat dan koordinasi yang solid ini, Aceh Barat kini memposisikan diri selangkah lebih maju dalam tata kelola data yang modern, akurat, dan sepenuhnya berorientasi pada kepentingan rakyat (*)
(Almanudar)
