SIDAMANIK – Konflik antara petugas pasar dan oknum pengelola parkir liar di Pekan Sidamanik, Kabupaten Simalungun, kian memanas. Gesekan yang terjadi di lapangan bukan lagi sekadar adu mulut, namun telah menimbulkan ketegangan terbuka yang dikhawatirkan berujung bentrokan fisik. Jumat 20/02/2026
Sejumlah pedagang dan pengunjung pasar mengaku resah dengan praktik parkir liar yang semakin tak terkendali. Oknum tertentu disebut-sebut memungut retribusi tanpa kejelasan dasar hukum, bahkan di area yang menjadi kewenangan resmi pengelola pasar. Ketika petugas pasar mencoba menertibkan, perlawanan pun terjadi.
“Sudah sering ribut. Petugas pasar mau menata, tapi parkir liar merasa punya kuasa. Kami takut nanti ada korban,” ujar seorang pedagang yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan serius terhadap sikap Pemerintah Kabupaten Simalungun. Hingga kini, belum terlihat langkah tegas dari instansi terkait untuk menyelesaikan persoalan yang berpotensi memicu konflik horizontal tersebut.
Sorotan tajam juga mengarah ke Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun yang dinilai lamban dan terkesan membiarkan polemik berlarut. Padahal, pengelolaan dan penertiban parkir merupakan bagian dari kewenangan instansi tersebut.
Saat dikonfirmasi terkait maraknya parkir liar dan ketegangan dengan petugas pasar, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun Firdaus Girsang, S.Pt., MM memilih bungkam. Upaya konfirmasi yang dilakukan tidak mendapatkan jawaban maupun klarifikasi resmi.
Sikap diam ini justru memperkuat kesan bahwa pemerintah daerah menunggu situasi memburuk sebelum bertindak. Publik pun mempertanyakan, apakah harus ada korban akibat gesekan antara petugas pasar dan parkir liar baru pemerintah turun tangan?
Pekan Sidamanik sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat seharusnya menjadi ruang aman dan tertib. Jika konflik dibiarkan, bukan hanya potensi bentrokan yang mengancam, tetapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Masyarakat kini menanti langkah konkret Bupati Simalungun Dr. H. Anton Achmad Saragih, S.E., M.M.dan jajaran terkait untuk menegakkan aturan, menertibkan parkir liar, serta memastikan tidak ada pihak yang merasa lebih berkuasa di atas kepentingan umum. Tanpa tindakan tegas, konflik ini tinggal menunggu waktu untuk meledak.(Red)
