Pringsewu, Sepuluhdetik.id, —
Proyek strategis pembangunan dan perluasan jaringan perpipaan sistem penyediaan air minum (SPAM) IKK Way Sepagasan Tahun anggaran 2026 yang dikerjakan di wilayah Kecamatan Banyumas, Kecamatan Sukoharjo dan Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu Lampung, kini menuai sorotan tajam dari masyarakat dan pengamat.
Dibalik tujuannya yang mulia untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi ribuan warga, pelaksanaan proyek ini justru disinyalir banyak menyisakan kekhawatiran dan persoalan pelanggaran aturan, mulai dari aspek tranparansi hingga standar keselamatan kerja.
Berdasarkan pantauan langsung di lokasi pekerjaan yang baru berlangsung beberapa hari kerja ini,
Terlihat jelas ketiadaan papan informasi proyek yang seharusnya di pasang di titik strategis. Padahal, pemasangan papan yang memuat data lengkap seperti nilai kontrak, sumber dana, nama penyedia jasa, jadwal pelaksanaan, hingga rincian teknis adalah kewajiban mutlak yang diamanatkan dalam Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) serta aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Belum lagi, pengamanan di sekitar lokasi pekerjaan sangat minim. Tidak ada rambu peringatan, pembatas sementara, maupun petugas pengatur lalu lintas. Sehingga membahayakan pekerja maupun pengguna jalan umum, kondisi ini sangat bertolak belakang dengan amanat UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Permenaker terkait, yang mewajibkan pengelola proyek menjamin keamanan dan kesehatan seluruh tenaga kerja serta masyarakat disekitarnya.
Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Kementerian PU untuk memastikan semua pembangunan infrastruktur, termasuk proyek SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) IKK, dibangun secara efisien dan benar-benar mematuhi spesifikasi teknis untuk menjamin mutu.
Pemerintah secara tegas meminta agar pengerjaan proyek air bersih di daerah diawasi secara ketat, sejalan dengan harapan masyarakat agar fasilitas vital negara ini berfungsi optimal, kuat, dan memberikan manfaat jangka panjang tanpa adanya penyelewengan.
Berikut adalah beberapa detail terkait komitmen pembangunan dan pengawasan SPAM:
Instruksi Presiden: Presiden Prabowo berpesan kepada para pejabat agar mengawal setiap pembangunan dengan menjaga standar kualitas yang ketat agar dananya efisien serta manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh rakyat.
Pengawasan Mutu: Pada berbagai proyek SPAM IKK daerah, konsultan pengawas diwajibkan melakukan pengendalian mutu dengan menerapkan uji material dan prosedur kerja pada setiap tahapan konstruksi.
Prioritas Pemerintah: Di tengah berbagai pemulihan wilayah pascabencana dan daerah lainnya, Kementerian PU menempatkan pasokan air bersih dari infrastruktur SPAM sebagai prioritas utama pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sesuai arahan pemerintah.
Masyarakat dapat memantau atau menyampaikan pengaduan, evaluasi, hingga pelaporan terkait dugaan penyimpangan spesifikasi proyek di wilayah sekitar melalui kanal pengaduan resmi seperti Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat SP4N-LAPOR! atau platform Lapor Prabowo untuk ditindaklanjuti secara transparan.
“Kami butuh air bersih, tapi kami juga menuntut proyek ini dikerjakan benar, aman, dan terbuka. Jangan sampai uang negara habis, tapi hasilnya amburadul dan membahayakan”, tegas perwakilan warga.
(Epy)
