Banyuwangi, Metrozone.Net– Ratusan warga Kampunganyar turun ke jalan mengepung kantor PT Perkebunan Kalibendo, menuntut pertanggungjawaban atas dugaan penebangan liar tanpa izin dan alih fungsi lahan secara ilegal. Aksi yang dipimpin oleh Pranyoto ini diawali dari depan Kantor Desa Kampunganyar sebelum bergerak menuju kantor perkebunan.
“Pranyoto,Dalam orasinya, warga mengecam tindakan perusahaan yang diduga telah menebang pohon karet, cengkeh, kopi, bambu, dan sejumlah pohon besar lainnya tanpa izin resmi. Mereka menegaskan bahwa aktivitas ini tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengancam keberlangsungan hidup masyarakat sekitar.
“HGU yang bermasalah harus dikembalikan ke negara! Kami tidak akan tinggal diam melihat lahan ini dikeruk habis-habisan tanpa izin. Kalau dibiarkan, akan terjadi bencana ekologis yang berdampak langsung pada rakyat!” seru Pranyoto di hadapan massa yang membentangkan spanduk bertuliskan tuntutan mereka.
Masyarakat mendesak Bupati Banyuwangi dan DPRD segera turun tangan untuk menindak tegas PT Perkebunan Kalibendo. Mereka meminta audit menyeluruh terhadap izin yang dimiliki perusahaan serta penghentian semua aktivitas penebangan yang merusak lingkungan.
Namun, saat dilakukan mediasi antara perwakilan warga dan pihak perusahaan, suasana justru semakin memanas. Pengelola perkebunan, Candra, bukannya memberikan solusi, malah menantang warga untuk membawa masalah ini ke jalur hukum.
“Silakan kalau mau menempuh jalur hukum, kami siap menghadapi,” ujar Candra dengan nada yang dinilai arogan oleh warga.
Pernyataan tersebut langsung memicu kemarahan massa. Warga yang awalnya berharap ada dialog terbuka dan solusi konkret merasa dilecehkan dengan sikap pengelola yang seolah tidak peduli terhadap dampak dari aktivitas mereka.
“Kami datang untuk berdialog, bukan untuk diabaikan atau ditantang! Jika ini yang mereka inginkan, maka kami siap membawa kasus ini ke ranah hukum dan akan terus melakukan aksi sampai keadilan ditegakkan!” teriak seorang warga dengan penuh emosi.
Situasi sempat memanas, namun aparat keamanan yang berjaga berhasil menenangkan massa agar tidak terjadi bentrokan. Kendati demikian, warga berjanji akan menggelar aksi lanjutan dalam skala lebih besar jika tuntutan mereka tidak segera ditindaklanjuti oleh pemerintah dan aparat penegak hukum.
“Ini baru awal! Kami akan terus berjuang sampai hak rakyat dipulihkan dan perusahaan ini bertanggung jawab atas kerusakan yang mereka buat!” tegas Ismail sebelum massa perlahan membubarkan diri dengan rencana aksi berikutnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah daerah terkait tuntutan warga. Namun, desakan semakin kuat agar izin perkebunan ini dievaluasi dan tindakan hukum segera diambil terhadap dugaan pelanggaran lingkungan yang dilakukan oleh PT Perkebunan Kalibendo.
Pewarta: Gus e
Editor: 5093N9
