MEULABOH (Metrozone.net) – Penurunan kondisi keuangan fiskal daerah memaksa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Barat untuk mengubah total pola kerja birokrasi. Bupati Aceh Barat, Tarmizi SP, MM, menegaskan bahwa jajarannya tidak boleh lagi bekerja dengan cara-cara biasa atau sekadar berada di “zona nyaman” dalam melayani masyarakat.
Hal tersebut ditegaskan Bupati Tarmizi saat memimpin Apel Pagi Gabungan yang dilanjutkan dengan Rapat Koordinasi (Rakor) strategis bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim).
Kegiatan yang berpusat di Kantor Dinas PUPR Aceh Barat, Selasa (14/07/2026) ini, dihadiri oleh kepala dinas, kepala bidang, pejabat fungsional, hingga seluruh staf kedua instansi teknis tersebut.
Apel gabungan dan rakor lintas sektor ini merupakan bagian dari agenda baru Pemkab Aceh Barat yang diinisiasi langsung oleh Bupati Tarmizi. Program ini bertujuan mengevaluasi kinerja, memetakan kendala, dan mencari solusi cepat atas sumbatan program di tiap instansi.
“Ini adalah hari kedua. Kemarin, perdana kami mulai bersama Dinas Pertanian. Hari ini, sengaja kita gabungkan Dinas PUPR dan Perkim karena kedua dinas ini merupakan garda terdepan dalam pembangunan infrastruktur daerah. Kita duduk bersama di rakor ini untuk membedah semua permasalahan yang ada,” ujar Tarmizi.
Di hadapan ratusan aparatur sipil negara (ASN) yang hadir, Bupati Tarmizi secara blak-blakan memaparkan potret makro keuangan daerah saat ini. Ia tidak menampik bahwa kondisi anggaran tahun ini berada dalam tekanan berat yang membatasi ruang gerak proyek fisik konvensional.
“Keadaan tahun ini sangat jauh berbeda dengan tahun-tahun lalu. Kondisi keuangan fiskal kita sedang lemah. Tidak ada pilihan lain, kita harus jujur mengakui bahwa kita berada dalam keadaan tidak baik-baik saja. Saya minta seluruh jajaran menyadari ini, kita tidak boleh lagi bersikap santai atau berada dalam zona nyaman,” kata Tarmizi
Untuk mensiasati keterbatasan anggaran tersebut, Tarmizi menginstruksikan lahirnya terobosan baru (out of the box). Menurutnya, anggaran yang minim bukan alasan untuk menurunkan kualitas pelayanan kepada rakyat.
”Kita perlu cara-cara yang tidak biasa, di luar dari kebiasaan lama kita. Manajemen dituntut bekerja lebih keras, mengambil langkah inovatif, dan kreatif agar setiap keluhan serta permasalahan yang dialami oleh masyarakat tetap bisa diselesaikan dengan tuntas,” tambahnya.
Membongkar
Salah satu poin yang ditekankan dalam Rakor tersebut adalah pentingnya integrasi data dan penghapusan ego sektoral antardinas. Tarmizi mencontohkan, selama ini Dinas PUPR berfokus pada pembangunan jalan, jembatan, dan jaringan irigasi. Namun, efektivitas asas manfaatnya sering kali belum maksimal karena berjalan sendiri-sendiri.
“Ke depan, harus ada kolaborasi lintas sektor yang kuat. Saya instruksikan, semua program pembangunan atau rehabilitasi irigasi di Dinas PUPR datanya wajib disuplai dari Dinas Pertanian, bukan data dari pihak lain,” urai Bupati.
Dengan integrasi data ini, lanjut Tarmizi, pembangunan infrastruktur pengairan akan langsung menyasar pada sektor riil yang membutuhkan. “Tujuannya jelas, agar lahan-lahan pertanian warga yang tadinya telantar atau tidak produktif, bisa berubah menjadi lahan produktif yang mendongkrak ekonomi ketahanan pangan kita,” jelasnya.
Sektor permukiman juga tak luput dari sorotan tajam. Bupati menginstruksikan Dinas Perkim untuk segera melakukan pemetaan lapangan secara matang dan berbasis data riil (by name by address).
Ada dua isu utama yang menjadi penekanan Bupati untuk Dinas Perkim, yakni validasi data penerima harus diperketat agar bantuan rumah layak huni benar-benar jatuh ke tangan masyarakat yang berhak dan miskin ekstrem. Selain itu, Ia meminta agar segera petakan titik-titik lampu jalan yang padam atau wilayah yang masih gelap gulita, mengingat masalah penerangan jalan ini terus-menerus menjadi keluhan utama masyarakat di malam hari.
Bupati Tarmizi mengingatkan jajarannya bahwa kontrol sosial dari masyarakat kini bergerak sangat dinamis melalui media sosial. Ruang komplain publik kini terbuka lebar selama 24 jam.
“Di era digital saat ini, masyarakat sangat mudah melayangkan komplain, protes, atau kritik melalui medsos. Oleh karena itu, kita tidak boleh pasif. Kita harus menerapkan strategi jemput bola, turun ke lapangan, temukan masalah, dan selesaikan langsung tanpa harus menunggu laporan masuk atau menunggu masalah tersebut diviralkan terlebih dahulu,” cetus Tarmizi.
Di samping responsif terhadap keluhan, Bupati juga meminta setiap dinas memperkuat fungsi kehumasan mereka. Setiap program pembangunan, pemeliharaan, maupun capaian kerja harus dipublikasikan secara masif, baik secara langsung di lapangan maupun melalui kanal media sosial resmi dinas.
“Masyarakat harus tahu kalau dinas-dinas di Aceh Barat ini tetap bekerja dengan maksimal meskipun dalam situasi anggaran yang sulit,” imbuhnya
(Almanudar)
