MEULABOH (Metrozone.net) – Bupati Aceh Barat, Tarmizi, SP, MM, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) teknis evaluasi kinerja bersama seluruh pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Aceh Barat. Pertemuan tersebut berlangsung di Aula Kantor Dinkes, Desa Seuneubok, Kecamatan Johan Pahlawan, Kamis (27/8/2026).
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat, Ruswaidi, serta Asisten Bidang Administrasi Umum Setdakab Aceh Barat, Safrizal.
Dalam pengarahannya, Tarmizi menegaskan bahwa Dinas Kesehatan merupakan salah satu instansi yang menjadi perhatian utama (atensi) Pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Hal ini mengingat peran vital Dinkes yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik dan keselamatan jiwa masyarakat.
”Dengan kondisi kemampuan fiskal daerah saat ini, kita harus menentukan skala prioritas. Oleh karena itu, program pemerintah difokuskan pada sektor yang paling utama, yaitu kesehatan dan pendidikan. Sektor kesehatan ini krusial karena berurusan langsung dengan nyawa manusia,” tegas Tarmizi.
Guna mengoptimalkan fungsi sektor tersebut, Pemkab Aceh Barat saat ini sedang menata ulang sistem kerja, mempelajari setiap kendala di lapangan, merumuskan solusi konkret, serta menetapkan target kerja strategis ke depan.
Tarmizi menekankan pentingnya menghadirkan pelayanan prima kepada masyarakat. Seluruh elemen fasilitas kesehatan dasar, seperti Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Puskesmas Pembantu (Pustu) di seluruh penjuru Aceh Barat, ditargetkan untuk aktif sepenuhnya.
Selain itu, pemerintah daerah juga merencanakan penambahan armada ambulans baru secara berkala agar penanganan darurat tidak terkendala.
Namun, di tengah upaya pembenahan tersebut, Tarmizi menyoroti persoalan krusial terkait keberadaan tenaga bakti di lingkungan Dinkes Aceh Barat yang jumlahnya cukup signifikan. Banyak di antara mereka yang hingga kini belum terakomodasi dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
Menanggapi kondisi tersebut, Bupati menyatakan komitmennya untuk tidak tinggal diam. Pemkab Aceh Barat siap memperjuangkan nasib para tenaga bakti tersebut dengan menyampaikan aspirasi dan melaporkan permasalahan ini langsung ke pemerintah pusat guna mendapatkan solusi terbaik (*)
(Almanudar)
