JAKARTA — Suara rakyat Bangka Belitung kian nyaring menggema hingga ke pusat pemerintahan. Ketua bersama anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, bersama jajaran pemerintah kabupaten serta DPRD Bangka Barat dan Bangka Selatan, mendatangi langsung Kementerian Kehutanan RI, Jumat (12/9/2025).
Mereka membawa pesan tegas: cabut izin usaha Hutan Tanaman Industri (HTI) milik PT Bangun Rimba Sejahtera dan PT Hutan Lestari Raya.
Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, menyuarakan keresahan rakyat dengan nada penuh keprihatinan. Ia menegaskan, Bangka Belitung adalah daerah kepulauan dengan luas daratan hanya sekitar 20 persen dibandingkan laut.
“Kalau daratan yang kecil ini dicaplok HTI, masyarakat kita mau ke mana? Tidak mungkin masyarakat menanam di laut,” ujarnya dengan suara bergetar.
Menurut Didit, pemerintah daerah telah berupaya membantu rakyat dengan menyediakan bibit tanaman gratis. Namun, semua itu tak berarti jika lahan justru dikuasai korporasi besar. “Kami mohon kepada Kementerian Kehutanan, dengarkan aspirasi ini. Ini bukan untuk kepentingan DPRD, bukan untuk pejabat, tapi murni aspirasi rakyat Bangka Belitung,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, tokoh perempuan Babel, Melati Erzaldi dan Dinda Rembulan, juga menyatakan dukungan terhadap perjuangan rakyat menolak ekspansi HTI. Keduanya menilai lahan yang terbatas di Bangka Belitung harus diprioritaskan untuk masyarakat, bukan untuk kepentingan segelintir perusahaan.
Sementara itu, di tingkat lokal, dinamika pro-kontra di kalangan masyarakat, khususnya nelayan, turut mencuat. Tokoh masyarakat Eddi mengimbau agar para nelayan tetap menjaga kondisi dan saling menghormati di tengah perbedaan pandangan.
“Ini persoalan besar yang menyangkut masa depan. Tapi kita harus tetap saling menjaga, jangan sampai perbedaan sikap justru memecah belah masyarakat,” ujar Eddi.
Kehadiran DPRD Babel di Jakarta disebut bukan sekadar kunjungan, melainkan wujud nyata perlawanan rakyat terhadap kebijakan yang dianggap mengancam masa depan generasi. Dengan semangat yang berkobar, mereka menegaskan tidak akan berhenti sebelum izin HTI itu benar-benar dicabut.
