Jakarta, Metrozone.net- Dewan Pengurus Pusat (DPP) Perkumpulan Wartawan Online Dwipantara (PWO Dwipa) menyampaikan rilis khusus ini kepada seluruh jajaran Kepolisian Republik Indonesia, mulai dari Mabes Polri, Polda, Polres hingga Polsek di seluruh Indonesia, terkait kewajiban konstitusional dalam menangani perkara yang bersumber dari karya jurnalistik, Minggu (22/11/2026).
Menyusul Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 145/PUU-XXIII/2025 atas Uji Materi UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang dibacakan, pada Senin (19/1/2026) di Gedung MK, Jakarta.
Putusan ini mengikat, final dan wajib dipatuhi oleh seluruh aparat penegak hukum.
Apa Isi Putusan MK?
MK mengabulkan permohonan untuk sebagian dan memberikan pemaknaan baru terhadap frasa “perlindungan hukum” dalam Pasal 8 UU Pers. Frasa tersebut dinyatakan konstitusional bersyarat, sepanjang dimaknai.
Penerapan sanksi pidana dan/atau perdata terhadap wartawan yang menjalankan profesinya secara sah hanya dapat dilakukan setelah ditempuh mekanisme Hak Jawab dan Hak Koreksi, serta dugaan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik diproses melalui Dewan Pers dan tidak mencapai kesepakatan sebagai bagian dari prinsip restorative justice.
Apa Makna Bagi Penyidik Polri?
MK menegaskan 3 prinsip yang wajib dipegang penyidik.
Pertama, Wartawan Berada di Posisi Rentan
Mahkamah menilai wartawan memiliki posisi yang secara inheren vulnerable position karena aktivitas jurnalistik kerap bersinggungan dengan kepentingan kekuasaan, politik, ekonomi, maupun sosial.
Karena itu, pemberian perlindungan hukum yang bersifat khusus dan afirmatif kepada wartawan bukanlah bentuk keistimewaan yang melanggar asas equality before the law melainkan justru instrumen konstitusional untuk mewujudkan keadilan substantif.
Kedua, Jangan Langsung Pidana
Terhadap tindakan kekerasan, intimidasi, bahkan upaya kriminalisasi terhadap wartawan atas karya jurnalistiknya, tidak seharusnya dapat langsung menggunakan instrumen hukum pidana atau perdata tanpa terlebih dahulu menempuh mekanisme yang diatur dalam UU 40 Tahun 1999.
Ketiga, Dewan Pers Adalah Forum Utama dan Pertama
Mekanisme Hak Jawab, Hak Koreksi dan Penilaian Etik oleh Dewan Pers dirancang untuk menyelesaikan sengketa pers secara proporsional, berimbang, dan berorientasi pada pemulihan, bukan semata-mata penghukuman.
Mekanisme tersebut harus ditempatkan sebagai forum utama dan primary remedy alam setiap keberatan terhadap pemberitaan. Bahkan mekanisme ini sekaligus membuka ruang penyelesaian melalui pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) sebelum persoalan dibawa lebih jauh ke ranah hukum pidana maupun perdata.
Apa yang Harus Dilakukan Polri Saat Menerima Laporan Terkait Berita?
PWO Dwipa meminta seluruh penyidik Polri menerapkan SOP berikut, sesuai Putusan MK.
Langkah 1: Uji Dulu, Apakah Itu Karya Jurnalistik
Jika yang dilaporkan adalah berita, artikel, foto, atau video jurnalistik, jangan langsung jadikan Laporan Polisi Pidana. Tanya dulu apakah pelapor sudah menggunakan Hak Jawab?
Langkah 2: Arahkan ke Hak Jawab dan Hak Koreksi
Sesuai UU Pers, pihak yang merasa dirugikan wajib terlebih dahulu meminta Hak Jawab / Hak Koreksi kepada media yang bersangkutan. Media wajib melayani dalam waktu yang ditentukan.
Langkah 3: Arahkan ke Dewan Pers
Jika Hak Jawab tidak menyelesaikan masalah, arahkan pelapor untuk mengadu ke Dewan Pers. Dewan Pers yang berwenang menilai apakah ada pelanggaran Kode Etik Jurnalistik.
Langkah 4: Baru Pidana / Perdata, Jika Restorative Justice Gagal
Sanksi pidana atau perdata baru bisa ditempuh jika mekanisme Hak Jawab, Hak Koreksi dan Dewan Pers sudah ditempuh dan tidak mencapai kesepakatan.
Penyidik yang langsung memproses pidana tanpa melalui tahapan ini, berpotensi melanggar Putusan MK yang bersifat mengikat.
Putusan MK Bukan Kekerasan Hukum Bagi Wartawan
PWO Dwipa menegaskan bahwa Putusan MK ini bukan SIM kebal hukum untuk wartawan.
Wartawan yang melakukan tindak pidana murni di luar karya jurnalistik, seperti pemerasan, penggelapan, penipuan, kekerasan, atau meminta uang untuk take down berita tetap dapat diproses pidana sesuai KUHP.
MK hanya melindungi wartawan yang menjalankan profesinya secara sah dan sesuai Kode Etik Jurnalistik.
Ajakan Sinergi
PWO Dwipa, wartawan dan Bapak/Ibu Polisi, sama-sama pengabdi negara. Tujuannya sama: tegaknya hukum dan demokrasi.
PWO Dwipa tidak minta istimewa. PWO Dwipa hanya minta Putusan MK ini dipatuhi.
Jika ada keberatan atas pemberitaan kami, kami siap: Hak Jawab, Hak Koreksi, Dewan Pers, Restorative Justice.
Jangan langsung borgol, jngan langsung pidana karena sengketa pers adalah sengketa konstitusional, bukan sengketa kriminal biasa. Mari bersama jaga kemerdekaan pers, sebagaimana dijamin UUD 1945 dan UU Pers.
Pewarta: Team/Red






