KOTA SORONG PBD, METROZONE-NET — Masyarakat Sadar Korupsi Indonesia (MSK-I) Wilayah Papua Barat Daya mempertanyakan secara terbuka penggunaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Tahap Pertama Tahun Anggaran 2026 yang dialokasikan kepada lima kabupaten dan satu kota di Provinsi Papua Barat Daya.”Selasa,(6/10/2026).
Ketua Umum MSK-I Wilayah Papua Barat Daya, Adolfinus Watem, mengatakan pihaknya mendorong pemerintah daerah membuka informasi mengenai penggunaan Dana Otsus secara transparan dan dapat diakses oleh masyarakat.
Menurut Adolfinus, terdapat sejumlah hal mendasar yang perlu dijelaskan pemerintah daerah kepada publik, terutama menyangkut penggunaan, besaran anggaran, kegiatan yang dibiayai, serta pihak yang melaksanakan kegiatan tersebut,” Selasa, 6 Oktober 2026.01.37 WIT.
“Pertama, Dana Otsus tersebut digunakan untuk apa? Masyarakat perlu mengetahui program dan kegiatan apa saja yang dibiayai melalui Dana Otsus Tahap Pertama Tahun Anggaran 2026,” paparnya.
Ia melanjutkan, pemerintah daerah juga perlu menjelaskan secara terbuka mengenai besaran anggaran yang diterima, dialokasikan, serta yang telah direalisasikan oleh masing-masing pemerintah daerah.
“Kedua, berapa nilai anggarannya? Berapa Dana Otsus yang diterima, berapa yang dialokasikan, dan berapa yang telah direalisasikan oleh masing-masing daerah?” tegasnya.
Selain itu, MSK-I mempertanyakan kegiatan yang menggunakan Dana Otsus tersebut, termasuk kelengkapan perencanaan dan dokumen pendukung sebagai dasar pertanggungjawaban anggaran.
“Ketiga, anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan apa saja? Setiap penggunaan anggaran harus memiliki program, kegiatan, perencanaan, serta dokumen pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan,” ucapnya.
MSK-I juga meminta pemerintah daerah menjelaskan pihak yang menjadi pelaksana setiap kegiatan yang dibiayai menggunakan Dana Otsus, baik melalui mekanisme swakelola maupun pengadaan barang dan jasa pemerintah.
“Keempat, siapa pelaksananya? Masyarakat berhak mengetahui pihak yang melaksanakan kegiatan, termasuk mekanisme pelaksanaannya,” imbuh Adolfinus.
Adolfinus menjelaskan, pertanyaan tersebut disampaikan berdasarkan pemantauan awal MSK-I terhadap informasi pengadaan pemerintah melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP. Menurutnya, informasi yang diperoleh belum memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai penggunaan Dana Otsus Tahap Pertama Tahun Anggaran 2026.
Karena itu, MSK-I mempertanyakan apakah seluruh informasi penggunaan Dana Otsus telah tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat.
“Jika informasi tersebut sudah tersedia, kami meminta pemerintah daerah menunjukkan di mana informasi dan dokumen tersebut dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat,” katanya.
Ia menegaskan, pemantauan MSK-I akan dilakukan terhadap lima kabupaten dan satu kota di Provinsi Papua Barat Daya, termasuk terhadap penggunaan Dana Otsus Tahap Kedua Tahun Anggaran 2026.
“Kami meminta pemerintah daerah membuka informasi secara transparan agar masyarakat mengetahui berapa anggarannya, untuk apa digunakan, kegiatan apa yang dibiayai, siapa pelaksananya, serta apa manfaatnya bagi masyarakat,” tegasnya.
Adolfinus menambahkan, pertanyaan dan temuan awal MSK-I tersebut tidak serta-merta menjadi kesimpulan bahwa telah terjadi tindak pidana atau penyimpangan dalam penggunaan anggaran.
“Pertanyaan dan temuan awal ini bukan merupakan kesimpulan bahwa telah terjadi tindak pidana atau penyimpangan. Setiap indikasi yang ditemukan akan kami tempatkan sebagai bahan untuk verifikasi dan klarifikasi, serta dapat menjadi dasar untuk mendorong pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak yang berwenang apabila diperlukan,” jelasnya.
Menurutnya, keterbukaan informasi anggaran menjadi bagian penting dalam memastikan masyarakat dapat mengetahui penggunaan dana yang berkaitan dengan kepentingan publik.
“Ketidakjelasan informasi anggaran tidak boleh dibiarkan menjadi pertanyaan publik tanpa jawaban. Dana Otsus berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat, sehingga masyarakat berhak mengetahui ke mana anggaran tersebut diarahkan dan apa hasil yang diperoleh,” ujarnya.
MSK-I, lanjut Adolfinus, akan terus melakukan pemantauan terhadap penggunaan Dana Otsus di Papua Barat Daya. Apabila informasi tersedia, pihaknya akan melakukan kajian; apabila ditemukan ketidaksesuaian, MSK-I akan meminta klarifikasi; dan jika terdapat indikasi yang memerlukan pemeriksaan, pihaknya akan mendorong lembaga berwenang melakukan pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kami akan terus memantau. Jika informasi tersedia, kami akan pelajari. Jika terdapat ketidaksesuaian, kami akan meminta klarifikasi. Apabila ditemukan indikasi yang memerlukan pemeriksaan, kami akan mendorong lembaga yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan sesuai ketentuan,” pungkasnya.
[Alex Umpain]






