Tiga Buku Hukum Pembangunan Karya Dr. Kurdi dkk Resmi Diterbitkan, Bedah Infrastruktur di Indonesia Hingga Tipikor

MEULABOH (Metrozone.net) – Kalangan akademisi dan praktisi hukum pembangunan nasional kembali mendapat pengayaan literatur berbobot. Tiga buku komprehensif karya Dr. Ir. Kurdi, ST., MT., MH., IPM., ASEAN Eng. bersama tim pakar lintas disiplin resmi diterbitkan dan segera menyapa pembaca secara bertahap.

​Buku pertama yang telah resmi beredar berjudul “Hukum Infrastruktur di Indonesia: Dinamika, Regulasi, Tantangan, dan Solusi Pembangunan Berkelanjutan”. Karya ilmiah sekaligus praktis ini ditulis kolaboratif oleh empat pakar, yakni Dr. Ir. Kurdi, Dr. Purnama Trisnamansyah, SH., MH., Dr. Joko Cahyono, SH., MH., dan Dr. H. Teuku Ahmad Dadek, SH., MH.

Buku ini menghadirkan analisis mendalam mengenai pembenahan regulasi tata ruang dan pembangunan nasional.

​Salah satu penulis, Dr. Kurdi, menyampaikan bahwa penyusunan buku ini didasari oleh pentingnya pemahaman regulasi dan hukum yang kokoh dalam setiap pelaksanaan proyek infrastruktur di Indonesia.

​”Buku ini mengupas dinamika regulasi dan tantangan hukum infrastruktur di Indonesia. Ini menjadi referensi penting bagi akademisi, praktisi, serta para pembuat kebijakan agar pembangunan berjalan selaras dengan kepastian hukum,” ujar Kurdi, Kamis (13/8/2026).

​Kurdi menambahkan, karya tersebut ditujukan untuk memberikan kerangka solusi strategis agar pembangunan tidak hanya berfokus pada fisik semata, melainkan juga berwawasan lingkungan dan menjunjung tinggi nilai keadilan sosial. Buku ini dilepas ke publik dengan harga terjangkau, Rp40.000 per eksemplar, langsung dari cetakan penulis.

Ia mengungkapkan bahwa dua buku susulan lainnya juga siap diluncurkan dalam waktu dekat yang saat ini dalam proses cetak dan segera terbit.

Buku kedua ini mengangkat tema “Perbuatan Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi (Teori dan Praktik)” karya Dr. Ir. Kurdi dan kawan-kawan. Buku ini membedah secara mendalam batasan antara ranah pidana, perdata, dan administrasi, menelaah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan praktik peradilan, serta menjawab tantangan KUHP/KUHAP Nasional.

​Sementara buku ketiga, kata dia, berfokus pada “Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Skala Kecil di Indonesia: Tinjauan dari Sisi Hukum Pembangunan Nasional”.

Buku terbitan UNPAD ini ditulis oleh empat akademisi, yaitu Dr. Ir. Kurdi, Dr. H. Teuku Ahmad Dadek, Adilla Meytiara Intan, SH., LL.M., dan Cut Zulfahnur Syafitri, SE., M.Si., yang saat ini telah memasuki proses cetak,” katanya

​”Bagi masyarakat, kalangan akademisi, maupun praktisi yang ingin memilikinya, pemesanan dapat dilakukan secara langsung melalui tim penulis atau didapatkan di berbagai toko buku di wilayah Aceh,” pungkas Kurdi.

Penulis: Almanudar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *