SORONG, METROZONE.NET – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat Daya menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Rylich Panorama Hotel, Kota Sorong, Kamis (16/7/2026).
Pertemuan tersebut bertujuan memperkuat sinergi antarinstansi dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok serta mengendalikan laju inflasi di wilayah Papua Barat Daya.
Rapat dipimpin oleh Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Papua Barat Daya, Viktor F. Solossa, S.Pd., ST., MM. Kegiatan ini dihadiri oleh unsur TPID, pemerintah kabupaten/kota, serta instansi terkait guna mengevaluasi perkembangan inflasi daerah dan merumuskan langkah-langkah strategis dalam mengantisipasi kenaikan harga berbagai komoditas pangan.
Dalam arahannya, Viktor Solossa menegaskan bahwa pengendalian inflasi merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi berperan sebagai koordinator, sedangkan pemerintah kabupaten dan kota memiliki peran penting dalam melakukan pemantauan langsung terhadap kondisi pasar, memastikan ketersediaan stok kebutuhan pokok, serta menjaga stabilitas harga di daerah masing-masing.
“Pengendalian harga harus menjadi kerja bersama. Pemerintah provinsi berperan sebagai koordinator, sedangkan pemerintah kabupaten dan kota harus aktif turun ke lapangan memastikan ketersediaan stok dan kestabilan harga di pasar. Jika stok tersedia, harga akan lebih terkendali dan dampak sosial akibat kenaikan harga dapat diminimalkan,” ujar Viktor.
Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Papua Barat Daya, Eksan Musa’ad, SE., M.Si., menyampaikan bahwa rapat menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis yang akan ditindaklanjuti secara terpadu oleh seluruh instansi terkait.
Ia menjelaskan bahwa upaya pengendalian inflasi di daerah akan mengacu pada strategi nasional 4K, yaitu menjaga keterjangkauan harga, menjamin ketersediaan pasokan, memperlancar distribusi, serta memperkuat komunikasi yang efektif kepada masyarakat.
“Melalui High Level Meeting ini, kita menyatukan langkah dan mengoordinasikan berbagai program lintas sektor agar pengendalian inflasi berjalan lebih efektif. Harapannya, inflasi di Papua Barat Daya tetap terkendali dan berada pada kisaran target nasional, yaitu 2,5 persen plus minus 1 persen,” kata Eksan.
Melalui forum tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berharap koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah, instansi vertikal, serta seluruh pemangku kepentingan semakin kuat dalam menjaga stabilitas harga, menjamin ketersediaan bahan kebutuhan pokok, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.
[Penulis:Alex Umpain]
