Meulaboh (Metrozone.net) – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat resmi memulai langkah besar dalam merevolusi sistem tata kelola persampahan. Langkah strategis ini tidak hanya menyasar peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga fokus pada penciptaan lapangan kerja baru serta penguatan ekonomi di tingkat desa.
Hingga medio Mei 2026, realisasi retribusi sampah tercatat telah mencapai Rp863 juta dari target tahunan sebesar Rp2,5 miliar.
Namun, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Aceh Barat melihat adanya potensi “raksasa” yang belum tergarap maksimal, yakni mencapai Rp5 miliar jika pengelolaan dilakukan melalui skema kemitraan modern sesuai mandat Qanun Nomor 4 Tahun 2017
Momentum transformasi ini diperkuat dengan pelantikan jajaran manajemen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang akan menjadi mitra strategis pemerintah, pada hari ini, Senin, 11 Mei 2026.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Aceh Barat, Dr. Kurdi, menegaskan bahwa kolaborasi ini akan membawa perubahan besar pada wajah pelayanan kebersihan di Bumi Teuku Umar. Menurutnya, skema kemitraan ini merupakan solusi integratif untuk masalah lingkungan dan ekonomi.
”Kami tidak hanya bicara soal target PAD sebesar Rp2,5 miliar, tetapi bagaimana menggali potensi Rp5 miliar tersebut untuk kemaslahatan masyarakat,” ujar Kurdi
Melalui program kemitraan dengan BUMD ini, kita membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal dan memberikan peluang bagi peningkatan PAD di tingkat desa melalui bagi hasil pengelolaan yang transparan,” ujar Dr. Kurdi, Senin (11/5-226)
.
Lebih lanjut, Kurdi menekankan bahwa fokus utama kerja sama ini adalah jaminan kualitas pelayanan kepada warga. Masyarakat diharapkan tidak lagi merasakan kendala teknis dalam pengangkutan limbah rumah tangga.
”Masyarakat butuh kepastian. Dengan kemitraan ini, kami menjamin kepastian jadwal angkut dan kepastian sampah terangkut secara reguler. Kami juga akan memperkuat sarana dan prasarana pendukung agar layanan ini menjangkau hingga ke titik-titik terjauh,” tambahnya.
Hal yang paling krusial dalam program baru ini, kata dia, adalah perubahan paradigma pengelolaan sampah yang dimulai dari level rumah tangga. DLH Aceh Barat mendorong penuh keterlibatan aktif masyarakat melalui gerakan Pilah Sampah dari Sumber.
Edukasi di sektor hulu ini dinilai penting agar sampah tidak lagi dipandang sebagai limbah semata, melainkan komoditas yang memiliki nilai jual.
”Kunci keberhasilan ini adalah keterlibatan masyarakat. Kita tidak ingin lagi sampah hanya dibuang, tapi dipilah sejak dari rumah. Sampah yang terpilah akan memiliki nilai ekonomi dan mempermudah proses pengelolaan di hilir. Ini adalah sinergi antara pemerintah, BUMD, dan warga untuk Aceh Barat yang lebih bersih dan sejahtera,” tegas Kurdi
Sebagai bagian dari strategi percepatan, Pemkab Aceh Barat menetapkan empat poin utama dalam transformasi ini, yakni
ekonomi kerakyatan untuk menciptakan lapangan kerja baru bagi warga lokal dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD Desa).
Selanjutnya kepastian Layanan untuk menjamin jadwal pengangkutan sampah yang terjadwal dan konsisten bagi setiap pelanggan. serta melakukan pembaharuan armada serta alat pendukung pengelolaan sampah agar lebih layak dan efisien.
Dan terakhir melakukan edukasi dari hulu dengan menanamkan budaya pilah sampah dari rumah sebagai fondasi utama pelestarian lingkungan,” terang Kurdi
Dengan dilantiknya pengelola BUMD hari ini, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat optimis bahwa target kebersihan lingkungan dan target finansial daerah dapat berjalan beriringan demi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (*)
Penulis: Almanudar
