Meulaboh (Metrozone.net) – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Perhubungan (Dishub) terus berkomitmen melakukan penertiban di sektor perparkiran. Langkah ini diambil guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus merespons masih maraknya praktik parkir liar dan pungutan yang tidak sesuai ketentuan di sejumlah titik keramaian dalam wilayah kabupaten tersebut.
Kepala Dinas Perhubungan Aceh Barat yang diwakili oleh Sekretaris Dinas, Meylizar Win, SE, menegaskan bahwa penertiban ini merupakan langkah strategis untuk memastikan tata kelola parkir yang tertib, transparan, dan akuntabel.
“Parkir adalah salah satu sumber PAD yang sangat potensial. Namun, selama ini masih ditemukan kebocoran akibat praktik liar di lapangan. Karena itu, kami melakukan penertiban secara menyeluruh,” ujar Meylizar, Sabtu (4/4-2026)
Meylizar mengimbau masyarakat agar lebih kritis saat melakukan pembayaran parkir. Ia mengingatkan warga untuk hanya membayar kepada juru parkir yang memiliki identitas resmi dan menolak jika tarif yang diminta melebihi aturan yang berlaku.
Menurutnya, berdasarkan Qanun Nomor 1 Tahun 2024, tarif parkir resmi di wilayah Aceh Barat adalah untuk roda dua/sepeda motor Rp.1000,- dan roda 4/mobil Rp.2000,-. Jika ada pungutan di atas tarif tersebut, masyarakat berhak menolak dan segera melaporkannya kepada kami,” tegasnya.
Meylizar menekankan bahwa setiap gampong, badan usaha, maupun pihak lainnya yang ingin mengelola lahan parkir wajib melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan Dinas Perhubungan. Hal ini bertujuan untuk menghindari tumpang tindih kewenangan serta memastikan seluruh penerimaan disetorkan langsung ke kas daerah sesuai aturan.
Ia menambahkan penataan sektor parkir ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan angka PAD semata, tapi aspek ketertiban lalu lintas dan kenyamanan masyarakat adalah prioritas utama.
“Penataan ini juga demi menjaga kelancaran mobilitas warga dan kenyamanan pengunjung di pusat-pusat kegiatan masyarakat. Kota akan lebih tertib, masyarakat lebih nyaman, dan pendapatan daerah meningkat untuk pembangunan. Semua ini pada akhirnya untuk kebaikan bersama,” pungkasnya.
(Almanudar)
