Simalungun |Metrozone – Program prioritas nasional percepatan penurunan stunting yang seharusnya menjadi solusi atas permasalahan gizi buruk justru menuai sorotan tajam di Nagori Marihat Bukit, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun.
Kegiatan rapat stunting yang digelar pada Senin, 30 Juni 2025 di aula nagori setempat diduga kuat sarat ketimpangan dan potensi penyimpangan anggaran. Ironisnya, dalam kegiatan yang dihadiri sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) itu, peserta dari unsur OPD dan perangkat desa menikmati konsumsi berupa daging dan telur, sementara masyarakat hanya disuguhi nasi dengan lauk ikan asin dan sayur buncis.
“Ini bentuk nyata ketidakadilan. Pejabat makan daging, rakyat kebagian ikan asin. Bukannya menyehatkan rakyat, justru menambah luka batin,” ujar Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) LHK, J. Damanik kepada wartawan.
Ia menilai, tindakan diskriminatif tersebut telah menciderai prinsip keadilan sosial dan melanggar hak dasar warga negara dalam program yang semestinya berpihak kepada rakyat kecil.
“Ini program stunting, bukan jamuan elite. Ketimpangan seperti ini menunjukkan pemerintah desa dan OPD hanya menjalankan formalitas. Mereka gagal memahami esensi program,” tegasnya.
Sejumlah warga yang turut hadir dalam kegiatan tersebut pun mengaku tidak terkejut. Salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa perlakuan serupa sudah sering terjadi.
“Sudah biasa kami begini bang. Kalau nasi lauk ikan asin itu sudah langganan. Malah kalau ada daging, itu baru kami merasa aneh,” ucap warga sambil tersenyum pahit.
Saat dikonfirmasi, Pangulu Marihat Bukit berdalih bahwa pembiayaan kegiatan masih banyak ditanggung secara pribadi, sehingga konsumsi pun disesuaikan.
“Maklumlah bang, saya masih nombok dari dana pribadi untuk menutup biaya kegiatan. Lagipula ini masih sebatas seremonial, belum masuk ke kegiatan fisik,” ujarnya membela diri.
Ia juga menyampaikan bahwa saat ini hanya lima warga yang menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), selebihnya adalah penerima Program Keluarga Harapan (PKH).
“Desa kami ini jadi percontohan program stunting. Jadi rapat besar seperti ini dipusatkan di sini,” tambahnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas terkait yang ikut hadir dalam kegiatan belum dapat dihubungi untuk dimintai klarifikasi terkait ketimpangan tersebut.
Red : Tim
