Pangkalpinang, 14 Februari 2025 – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menggelar konferensi pers untuk mengevaluasi jalannya Pemilu 2024 serta membahas persiapan pemungutan suara ulang (PSU) di Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang.
Ketua KPU Babel, Husen, menyatakan bahwa evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala teknis maupun administratif selama penyelenggaraan pemilu serta memastikan perbaikan dalam tahapan berikutnya.
“Kami melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk aspek logistik, tingkat partisipasi pemilih, dan pengawasan, agar pemilu selanjutnya dapat berjalan lebih baik,” ujar Husen dalam konferensi pers yang digelar di kantor KPU Babel.
Salah satu keputusan penting dari evaluasi ini adalah pelaksanaan PSU di beberapa wilayah di Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang. Keputusan tersebut diambil setelah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan adanya indikasi pelanggaran prosedural yang dapat memengaruhi hasil pemilu.
“Kami telah berkoordinasi dengan Bawaslu dan berbagai pihak terkait untuk memastikan bahwa PSU berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Prinsip kejujuran dan keadilan tetap menjadi prioritas utama,” tegas Husen.
Saat ini, KPU Babel tengah mempersiapkan logistik PSU, termasuk surat suara, kotak suara, serta formulir pemungutan suara. Distribusi logistik juga akan diawasi ketat guna mencegah potensi gangguan dalam proses pemungutan suara ulang.
Anggaran Pemilu dan Kejelasan Penggunaan Dana
Dalam konferensi pers tersebut, KPU Babel juga menyoroti persoalan pembiayaan PSU. Husen memastikan bahwa seluruh biaya penyelenggaraan Pilkada Ulang di Bangka dan Pangkalpinang akan ditanggung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Pemerintah daerah telah menyatakan komitmennya untuk mendukung pendanaan PSU. Kami juga terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan kesiapan anggaran,” jelas Husen.
Namun, hingga saat ini, KPU Babel belum menyampaikan laporan penggunaan dana hibah Pilkada 2024 kepada Pemerintah Provinsi Babel. DPRD Babel turut menyoroti hal ini, mengingat pentingnya transparansi dalam penggunaan anggaran.
“Kami ingin memastikan bahwa seluruh anggaran digunakan dengan tepat. Laporan keuangan akan disusun secara transparan dan akuntabel sesuai regulasi yang berlaku,” tambah Husen.
Selain mengandalkan APBD, KPU Babel juga mempertimbangkan opsi pendanaan dari APBN sebagai langkah antisipasi jika terjadi kekurangan anggaran.
Meskipun tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu 2024 mengalami peningkatan dibandingkan pemilu sebelumnya, KPU Babel tetap berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat agar PSU berjalan dengan partisipasi yang lebih luas.
“Kami akan terus melakukan sosialisasi secara efektif meskipun anggaran terbatas. Partisipasi pemilih yang tinggi menjadi indikator penting dalam keberhasilan pemilu,” kata Husen.
Sementara itu, pihak kepolisian dan TNI juga menyatakan kesiapan mereka dalam menjaga keamanan selama PSU berlangsung. Peningkatan pengamanan dilakukan untuk memastikan proses pemilu berjalan kondusif dan bebas dari gangguan.
“Kami mengimbau seluruh masyarakat, termasuk tim pemenangan pasangan calon, untuk menjaga stabilitas politik dan tidak terprovokasi oleh isu yang dapat memicu ketegangan,” ujar perwakilan Korem dalam konferensi pers tersebut.
Selain membahas PSU di Bangka dan Pangkalpinang, KPU Babel juga mengklarifikasi status hasil pemilu di daerah lain. Dari evaluasi yang dilakukan, tiga kabupaten, yakni Bangka Tengah, Bangka Selatan, dan Belitung, telah menetapkan pasangan calon terpilih.
Namun, proses sengketa pemilu di tingkat Mahkamah Konstitusi (MK) masih berlangsung untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Babel serta Kabupaten Bangka Barat.
“Kami meminta seluruh pasangan calon dan pendukungnya untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan di MK. KPU Babel akan menerima serta menjalankan setiap keputusan yang dikeluarkan,” ujar Husen.
KPU Babel juga mengajak semua pihak untuk berperan dalam menjaga situasi tetap kondusif hingga tahapan pemilu benar-benar selesai.
“Demokrasi yang sehat hanya dapat terwujud jika kita bersama-sama menjaga integritas dan transparansi dalam setiap tahapan pemilu,” tutup Husen.
