Banda Aceh (Metrozone.net) – Keputusan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), melakukan perombakan jajaran komisaris dan direksi PT Pema Global Energi (PGE) menuai sorotan tajam.
Langkah menunjuk anak kandung dalam jajaran petinggi perusahaan energi daerah tersebut dinilai sebagai preseden buruk bagi tata kelola pemerintahan yang bersih.
Plt. Ketua Umum Forum Komunitas Muda Barat Selatan Aceh (KMBSA), Azhari, melontarkan kritik pedas terhadap kebijakan tersebut. Ia menilai keputusan ini lebih mengedepankan kepentingan keluarga di atas kepentingan publik.
”Moral Mualem dipertanyakan dalam hal kebijakan ini. Harusnya yang dia pikirkan itu rakyatnya, bukan keluarganya,” ujar Azhari kepada media, Sabtu (28/3-2026)
Azhari menegaskan bahwa meskipun secara regulasi hukum mungkin terdapat celah yang memungkinkan, namun secara etika kepemimpinan, langkah tersebut dianggap cacat. Ia juga menengarai adanya potensi maladministrasi dalam proses penunjukan tersebut.
”Penunjukan anak kandung sebagai Komisaris Utama (Komut) jelas menimbulkan konflik kepentingan (conflict of interest). Ini tetap cacat secara etika dan moral seorang pemimpin,” tegas aktivis masyarakat ini.
KMBSA menyayangkan sikap Gubernur yang seolah menutup mata terhadap potensi putra-putri Aceh lainnya yang memiliki rekam jejak dan kapasitas mumpuni di bidang energi.
Azhari menyebutkan dengan menunjuk sosok yang diragukan kemampuannya di sektor strategis dianggap berisiko bagi kelangsungan perusahaan,” terangnya
“Kebijakan ini dinilai menyakiti perasaan rakyat Aceh yang mengharapkan perubahan nyata melalui profesionalisme.
Desakan Evaluasi dan Fokus Pasca-Banjir,” tegas Azhari
Di akhir pernyataannya, KMBSA mendesak Mualem untuk segera mengevaluasi kembali kebijakan perombakan tersebut. Menurut Azhari, saat ini rakyat Aceh lebih membutuhkan perhatian pemerintah dalam pemulihan kondisi daerah, terutama pasca-bencana banjir yang melanda beberapa wilayah (**)
(Almanudar)
