Lingga, Metrozone.net- Dugaan praktik percaloan dalam proses rekrutmen anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di Kabupaten Lingga kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, Gerakan Aksi Mahasiswa Kepulauan Riau (GAM Kepri) Wilayah Lingga secara terbuka mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan keterlibatan oknum organisasi kemasyarakatan (ormas) yang disebut menawarkan janji kelulusan kepada calon peserta seleksi dengan imbalan uang.
Koordinator GAM Kepri Wilayah Lingga, Yogi Saputra, menegaskan bahwa isu tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berpotensi merugikan masyarakat sekaligus menggerus kepercayaan publik terhadap integritas proses rekrutmen Polri.
“Berdasarkan informasi yang berkembang dan sejumlah pemberitaan media, terdapat indikasi oknum ormas yang mengklaim memiliki akses atau pengaruh dalam proses rekrutmen Polri. Praktik seperti ini jelas merugikan dan harus ditangani secara serius,” ujar Yogi Saputra, Senin (5/1/2026).
Yogi menegaskan bahwa meskipun dugaan mengarah pada oknum ormas, proses penegakan hukum tetap harus menjunjung asas praduga tak bersalah serta dilakukan secara objektif dan profesional.
“Kami menekankan bahwa yang harus dimintai pertanggungjawaban adalah oknumnya, bukan organisasi secara keseluruhan. Penegakan hukum harus berjalan adil dan tidak tebang pilih,” ujarnya.
“Transparansi sangat penting agar masyarakat mengetahui bahwa proses rekrutmen Polri dilaksanakan sesuai prinsip BETAH, yakni bersih, transparan, akuntabel dan humanis, sebagaimana yang selama ini ditegaskan oleh Mabes Polri,” kata Yogi.
Selain itu, GAM Kepri Wilayah Lingga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh pihak mana pun, termasuk yang mengatasnamakan ormas, yang menjanjikan kelulusan seleksi Polri dengan imbalan tertentu.
“Rekrutmen Polri tidak dipungut biaya. Setiap pihak yang menjanjikan kelulusan di luar mekanisme resmi patut dicurigai sebagai bentuk penipuan,” tegasnya.
Sebagai bagian dari peran kontrol sosial, GAM Kepri Wilayah Lingga menyatakan akan terus memantau perkembangan kasus dugaan percaloan tersebut dan mendorong aparat penegak hukum bertindak tegas guna menjaga integritas proses rekrutmen aparat negara.
Pewarta: Hans
