Banyuwangi, Metrozone.Net- Proyek Terminal Wisata Terpadu yang dibangun di bekas Pasar Sobo kini menjadi sorotan tajam. Bangunan yang menghabiskan anggaran puluhan miliar rupiah ini justru mengalami malfungsi dan gagal beroperasi sebagaimana mestinya. Padahal, proyek ini awalnya didesain untuk meningkatkan mobilitas wisatawan serta menunjang sektor pariwisata di Banyuwangi.
Alih-alih menjadi pusat transportasi wisata yang modern dan terintegrasi, terminal ini kini tampak terbengkalai dan tidak memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Hal ini menimbulkan kecurigaan kuat terkait perencanaan proyek, efektivitas penggunaan anggaran, serta dugaan adanya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pembangunan.
Dalam situasi ini, Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BPPIK) yang dibentuk langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan audit proyek-proyek strategis nasional. BPPIK tidak boleh tinggal diam. Lembaga ini harus segera turun tangan, menginvestigasi secara menyeluruh, dan mengungkap potensi penyimpangan dalam pembangunan Terminal Wisata Terpadu Banyuwangi.
Jika terbukti ada unsur kelalaian atau bahkan indikasi korupsi, maka pihak yang bertanggung jawab harus segera diproses secara hukum. Tidak boleh ada kompromi bagi siapa pun yang telah menyia-nyiakan anggaran negara dalam proyek ini.
Keputusan mengubah Pasar Sobo menjadi Terminal Wisata Terpadu dulunya menuai pro dan kontra. Pedagang yang telah lama mencari nafkah di sana terpaksa direlokasi demi pembangunan ini. Namun, pengorbanan mereka seolah sia-sia karena bangunan yang dijanjikan menjadi ikon pariwisata justru gagal fungsi.
Lantas, di mana tanggung jawab pemerintah daerah? Apakah proyek ini hanya sekadar gagah di atas kertas, tetapi lemah dalam pelaksanaan? Publik berhak mendapatkan jawaban yang jelas dan transparan!
Kasus seperti ini tidak boleh dianggap remeh. BPPIK harus menunjukkan keberaniannya dalam mengusut proyek ini hingga tuntas. Jika ditemukan adanya penyimpangan, kontraktor, pejabat terkait, dan semua pihak yang terlibat harus bertanggung jawab penuh.
Terminal Wisata Terpadu seharusnya menjadi pusat ekonomi dan mobilitas wisata, bukan monumen kegagalan yang merugikan rakyat. Jangan biarkan puluhan miliar rupiah anggaran negara terbuang sia-sia.
Sumber: Abah Shaleh
