Meulaboh (Metrozone.net) – Kabupaten Aceh Barat menjadi satu-satunya daerah di Tanah Rencong yang tidak mendapatkan alokasi tambahan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Provinsi Aceh sebesar Rp 824 Miliar. Hal ini memicu reaksi keras dari Bupati Aceh Barat, Tarmizi SP, yang merasa daerahnya sengaja dikesampingkan dalam pembagian anggaran tersebut.
Berdasarkan informasi yang dihimpun pada Jumat, 17 April 2026, tidak masuknya Aceh Barat dalam daftar penerima bantuan TKD disebabkan karena kabupaten ini dikelompokkan ke dalam kategori daerah yang tidak terdampak musibah. Sebagai gantinya, Aceh Barat hanya menerima penyesuaian Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA).
Pemerintah Provinsi Aceh sendiri mendapatkan penyesuaian dana DOKA sebesar Rp 75 Miliar yang wajib didistribusikan ke seluruh kabupaten/kota. Dari jumlah tersebut, Aceh Barat hanya mendapatkan jatah sebesar:
Rp 1.093.360.000 (Satu Miliar Sembilan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).
Bupati Aceh Barat, Tarmizi SP, mengaku sangat terkejut dengan keputusan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA). Ia secara terbuka mempertanyakan alasan logis di balik kebijakan yang dinilai tidak adil tersebut.
”Kami sangat terkejut. Apa alasan Aceh Barat tidak menjadi perhatian Pemerintah Aceh? Pembagian bantuan tersebut indikatornya apa, rumus dan aturannya bagaimana?” ujar Tarmizi dengan nada kecewa.
Tarmizi juga menyoroti rentetan pembatalan anggaran yang sebelumnya dijanjikan untuk Aceh Barat. Salah satunya adalah dana untuk Rumah Sakit Regional yang hingga kini urung terealisasi. Padahal, sempat ada peluang melalui pengalihan dana PORA sebesar Rp 80 Miliar, namun dialihkan dengan janji akan diganti melalui dana TKD. Nyatanya, dana TKD tersebut kembali batal dengan dalih tidak mendapat persetujuan Kemendagri.
”Padahal Gubernur sudah memerintahkan untuk memberikan atensi khusus ke Aceh Barat,” ungkap Tarmizi.
Tarmizi mengkhawatirkan kondisi ini akan menimbulkan spekulasi negatif di tengah masyarakat. Ia menyebut publik mungkin saja bertanya-tanya apakah ada silent agenda, upaya pembunuhan karakter, atau motif politik tertentu di balik nihilnya bantuan TKD ini.
”Masyarakat akan berspekulasi. Jika ditanya apakah ada motif politik, saya tidak bisa menjawab dan memilih diam. Saya khawatir jika berkomentar lebih jauh, akan dibenturkan dengan Gubernur. Saya juga tidak mau melapor karena tidak ingin menjadi beban beliau. Saya menjaga itu,” tegasnya.
Tarmizi menegaskan bahwa sikap kritisnya saat ini murni demi memperjuangkan hak masyarakat Aceh Barat, terlepas dari dinamika politik provinsi yang saat ini sedang memanas.
”Selaku kepala daerah, saya hanya sedang memperjuangkan hak daerah. Saya sangat kecewa dan mempertanyakan alasan tim TAPA,” tutup Tarmizi
(Almanudar)
