Jakarta, Metrozone,Net- Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) melalui Biro Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi menggelar Rapat Koordinasi Validasi Kebutuhan Data sebagai upaya memperkuat integrasi data menuju terwujudnya Satu Data di bidang politik dan keamanan.
“Kami ingin memastikan ketersediaan data yang dikelola oleh tiap K/L berdasarkan hasil pemetaan yang telah dilakukan. Kami juga terbuka apabila terdapat data lain yang relevan dan dapat diintegrasikan dalam sistem Satu Data ini,” ungkap Moehammad Syafrial selaku Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi di Jakarta, Rabu (18/6/2025).
Menurut Syafrial, hal ini tidak terlalu sulit, karena Kemenko Polkam telah berpengalaman mempertukarkan data dalam SPPT TI.
Data yang dibahas dalam rapat ini meliputi data politik dalam negeri, seperti data pemilu dan organisasi masyarakat; data politik luar negeri, yang mencakup data perjanjian internasional dan perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri; serta data keamanan, antara lain data kejadian konflik, kecelakaan lalu lintas, cctv dan data lainnya yang dibutuhkan oleh Kedeputian di Kemenko Polkam.
Pada prinsipnya, data yang dibutuhkan telah tersedia di masing-masing Kementerian/Lembaga. Namun, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut terkait kebutuhan data serta mekanisme integrasi yang akan digunakan. Beberapa mekanisme yang dibahas antara lain melalui penyampaian surat permohonan data, penyusunan MoU, dan pemanfaatan Application Programming Interface (API) dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) untuk mendukung proses pertukaran data secara digital.
“Kami akan melakukan koordinasi mengenai mekanisme lanjutan guna memastikan seluruh kebutuhan data dapat terintegrasi secara optimal untuk mendukung pengambilan kebijakan di bidang politik dan keamanan,” lanjut Syafrial.
Rapat ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai Kementerian/Lembaga, antara lain KPU, Bawaslu, DKPP, Kemendagri, Kemenlu, Kemenhub, BPS, MK, dan Pemprov DKI Jakarta.
Editor: 5093N9
