SORONG, METROZONE.NET– Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) mendorong pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) sebagai langkah strategis dalam memperkuat upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di daerah tersebut. Upaya tersebut diwujudkan melalui pelatihan pembentukan Puspaga yang digelar selama dua hari, 11–12 Agustus 2026, di Rylich Panorama Hotel, Kota Sorong, Selasa (11/8/2026).
Kegiatan ini melibatkan Tim Penggerak PKK Provinsi Papua Barat Daya serta TP PKK kabupaten/kota se-Papua Barat Daya. Selain itu, kegiatan turut diikuti sejumlah pemangku kepentingan terkait dari tingkat daerah maupun lintas sektor.
Pelatihan tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain perwakilan UNICEF, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), serta Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak (PHPA) DP3AKB Jawa Tengah.
Kegiatan secara resmi dibuka oleh Penjabat Sekretaris Daerah Papua Barat Daya, Drs. Yakob Kareth, M.Si., yang ditandai dengan penabuhan tifa secara bersama-sama.
Dalam sambutannya, Yakob Kareth menegaskan bahwa Puspaga memiliki peran penting sebagai layanan preventif dan promotif untuk meningkatkan kapasitas keluarga, khususnya dalam hal pengasuhan, pemenuhan hak, serta perlindungan anak.
Menurutnya, para peserta pelatihan diharapkan dapat memahami dan mengembangkan pengetahuan serta keterampilan yang diperoleh selama kegiatan untuk kemudian diterapkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Peserta yang terdiri dari calon pengelola, konselor, pendamping, dan tenaga medis merupakan garda terdepan yang akan berhadapan langsung dengan masyarakat dalam memberikan layanan pencegahan dan promotif untuk meningkatkan kapasitas keluarga,” ujar Yakob.
Ia juga menekankan bahwa keberadaan Puspaga membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, instansi vertikal, lembaga masyarakat, serta tokoh adat dan tokoh agama.
Yakob menyampaikan, Puspaga tidak dapat berjalan secara mandiri tanpa dukungan lintas sektor. Karena itu, integrasi program dan kolaborasi antarlembaga diperlukan agar pelayanan dapat menjangkau masyarakat hingga ke kampung dan distrik, termasuk wilayah terpencil di Papua Barat Daya.
Pemprov Papua Barat Daya berharap pelatihan tersebut menjadi fondasi awal bagi terbentuknya Puspaga yang mampu memberikan layanan keluarga secara terpadu. Keberadaan layanan tersebut diharapkan turut memperkuat upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di seluruh wilayah Papua Barat Daya.
[Penulis: Alex Umpain]
