KOTA SORONG, METROZONE.NET – Fraksi Otonomi Khusus (Otsus) DPRK Kabupaten Raja Ampat melakukan kunjungan monitoring ke Asrama Mahasiswa Raja Ampat di Kota Sorong, Papua Barat Daya, pada Sabtu (1/8/2026).
Kegiatan tersebut dipimpin Ketua Fraksi Otsus DPRK Raja Ampat, Zeth Demas Sauyai, didampingi Anggota Fraksi Otsus Badar Mayalibit serta Sekretaris Fraksi Otsus Folter Gaman, usai mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) di Kota Sorong.
Kunjungan ini bertujuan untuk melihat secara langsung kondisi asrama mahasiswa sekaligus mengevaluasi pemanfaatan dana Otonomi Khusus (Otsus) yang berkaitan dengan sektor pendidikan, khususnya bagi mahasiswa asal Raja Ampat yang sedang menempuh pendidikan di Sorong Raya.”Sabtu,1 Agustus 2026: 12.14 WIT
Anggota Fraksi Otsus DPRK Raja Ampat, yang menduduki Jabatan Wakil Ketua III DPRK Raja Ampat,
Badrudin Mayalibit menjelaskan bahwa monitoring tersebut merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Fraksi Otsus sebagaimana diamanatkan pemerintah pusat.
Menurutnya, Fraksi Otsus memiliki tanggung jawab melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan penggunaan Dana Otsus oleh pemerintah daerah, termasuk di bidang pendidikan yang dikelola oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Raja Ampat.
Keterangan foto: DPRK Fraksi Otsus Berkunjung Ke Asrama Raja Ampat Kota Sorong.(1/8/2026)
“Tugas kami adalah melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan Dana Otsus. Di Raja Ampat, pengelolaan anggaran pendidikan berada pada Dinas Pendidikan, sedangkan kami sebagai legislatif bertugas mengawasi pelaksanaannya,” ujar Badar.
Ia menilai perhatian Pemerintah Kabupaten Raja Ampat terhadap mahasiswa asal daerah tersebut yang sedang menempuh pendidikan di Sorong Raya masih perlu ditingkatkan.
Menurut Badar, mahasiswa dari 24 distrik di Kabupaten Raja Ampat yang sedang kuliah di Kota Sorong, dan Kabupaten Sorong sebagian besar masih membiayai pendidikannya secara mandiri. Bantuan dari pemerintah daerah, lanjutnya, umumnya baru diberikan ketika mahasiswa memasuki tahap penyelesaian studi.
Karena itu, Fraksi Otsus memprioritaskan pendataan dan monitoring mahasiswa di Sorong Raya sebagai bahan konsultasi dengan Dinas Pendidikan guna merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Selain persoalan biaya pendidikan, Badar juga menekankan pentingnya perhatian pemerintah terhadap kondisi fasilitas asrama mahasiswa.
Ia menyebut sejumlah fasilitas seperti bangunan asrama yang mengalami kerusakan, ketersediaan air bersih, jaringan listrik, hingga pendataan mahasiswa harus segera dibenahi agar kebutuhan mahasiswa dapat dipetakan secara jelas.
“Kami ingin menyusun konsep yang dapat membantu mahasiswa Raja Ampat, tidak hanya dalam bentuk beasiswa, tetapi juga melalui perbaikan fasilitas pendukung pendidikan seperti asrama, air bersih, listrik, dan pendataan mahasiswa,” katanya.
“Sementara itu, Ketua Fraksi Otsus DPRK Raja Ampat, Demas Sauyai, mengatakan kunjungan tersebut dilakukan tanpa agenda khusus yang telah dianggarkan sebelumnya.
Ia menjelaskan, kesempatan itu dimanfaatkan karena rombongan baru saja menyelesaikan kegiatan Bimtek di Kota Sorong sehingga sekaligus melakukan monitoring ke asrama mahasiswa Raja Ampat.
Menurut Demas, tujuan utama kunjungan adalah memastikan kondisi infrastruktur pendukung di asrama mahasiswa serta mendengar langsung berbagai kebutuhan yang dihadapi para mahasiswa.
Selain itu, ia meminta Dinas Pendidikan Kabupaten Raja Ampat menyusun skema khusus bagi mahasiswa Orang Asli Papua (OAP) asal Raja Ampat yang sedang menempuh pendidikan di Kota Sorong maupun Kabupaten Sorong.
Demas berharap anggaran afirmasi pendidikan sebesar Rp.18 miliar, sebagaimana pernah disampaikan oleh Bupati Raja Ampat, benar-benar diprioritaskan bagi mahasiswa OAP yang berasal dari keluarga kurang mampu.
“Dana afirmasi harus benar-benar menyentuh mahasiswa yang memiliki keterbatasan ekonomi sehingga mereka tetap dapat melanjutkan pendidikan tanpa terkendala biaya,” tegasnya.
Ia juga menilai Pemerintah Kabupaten Raja Ampat melalui Dinas Pendidikan perlu memiliki basis data yang akurat mengenai jumlah mahasiswa Raja Ampat yang sedang kuliah, baik di Sorong Raya maupun di berbagai daerah di Indonesia.
Menurutnya, pendataan yang lengkap menjadi dasar penting dalam menentukan besaran anggaran, penyusunan program beasiswa, serta pemetaan penerima bantuan berdasarkan prestasi akademik maupun kondisi ekonomi keluarga.
“Tanpa data yang akurat, penyaluran anggaran berpotensi tidak tepat sasaran. Karena itu, pemerintah harus segera melakukan pendataan menyeluruh terhadap seluruh mahasiswa Raja Ampat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Demas menegaskan bahwa program afirmasi tidak boleh hanya berfokus pada kelompok tertentu, tetapi juga harus memberikan ruang bagi mahasiswa berprestasi yang layak memperoleh bantuan pendidikan.
Fraksi Otsus DPRK Raja Ampat berharap Pemerintah Kabupaten Raja Ampat melalui Dinas Pendidikan mampu menyusun kebijakan pendidikan yang komprehensif, mulai dari penyediaan infrastruktur pendukung, program beasiswa, hingga fasilitas penunjang pendidikan lainnya.
Selain itu, Fraksi Otsus juga mengingatkan agar pemanfaatan Dana Otsus afirmasi sebesar Rp18 miliar dapat lebih banyak dirasakan oleh mahasiswa di wilayah Tanah Papua, termasuk Sorong Raya, sehingga manfaatnya benar-benar kembali kepada masyarakat Papua sesuai tujuan utama kebijakan Otonomi Khusus.”Akhirnya.
Penulis: Alex Umpain.
