Lingga, Metrozone.net- Ikatan Mahasiswa Kabupaten Lingga (IMKL) merespons keras pernyataan sepihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lingga terkait penundaan honor guru PAUD dan pencicilan utang kontraktor lokal, Jumat (3/7/2026).
IMKL secara tegas mendesak instansi tersebut untuk berhenti menggunakan alasan klasik berlindung di balik birokrasi Dana Alokasi Umum (DAU) Pendidikan dari pusat. Ketua Umum IMKL, Dimas Alparezi Bastian, menegaskan bahwa kondisi carut-marut keuangan ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab mutlak dari tata kelola BPKAD Lingga yang dinilai gagal menetapkan skala prioritas anggaran daerah.
Menurutnya, menunda hak para pendidik anak usia dini dengan dalih menunggu dana pusat adalah bentuk kebebalan administrasi yang mengorbankan urusan dapur rakyat kecil.
Lebih lanjut, Dimas secara blak-blakan menilai bahwa Plt. Kepala BPKAD Lingga saat ini tidak layak memimpin dan dianggap cacat dalam mengelola manajemen keuangan daerah. Kelemahan kepemimpinan ini dinilai menjadi akar utama dari kacaunya arus kas Kabupaten Lingga. Selain itu, Dimas juga melemparkan dugaan serius terkait adanya praktik tebang pilih dalam penyelesaian kewajiban daerah, di mana pada tahun 2025 di saat hampir semua instansi dan dinas di Lingga mengalami tunda bayar, internal BPKAD Lingga justru terindikasi tidak mengalami tunda bayar sama sekali alias nihil.
“Ketimpangan tersebut dinilai mencederai rasa keadilan dan menunjukkan ego sektoral yang sangat parah di lingkungan pemerintahan daerah. Kami meminta agar BPKAD Lingga bersikap jantan dan bertanggung jawab, serta tidak melempar opini publik seolah-olah ini murni masalah teknis kiriman dari pusat,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa guru PAUD merupakan ujung tombak pendidikan generasi muda Lingga yang memiliki insentif tidak seberapa, namun ironisnya selalu menjadi yang terakhir dipikirkan oleh BPKAD. Ia menekankan bahwa urusan perut para guru dan keluarganya tidak bisa diajak kompromi untuk menunggu proses pencairan yang dilakukan secara bertahap.
Penegasan senada juga disampaikan oleh perwakilan pengurus IMKL, Yogi Saputra, yang menyoroti dampak domino dari mandeknya pembayaran pihak ketiga atau kontraktor lokal oleh keuangan daerah. Penundaan ini dinilai langsung mencekik para buruh harian dan pekerja lapangan di Kabupaten Lingga yang menggantungkan hidup dari proyek-proyek tersebut. Yogi mengkritik keras BPKAD Lingga agar tidak menutup mata dan hanya duduk nyaman di balik meja, sementara ekonomi di akar rumput lumpuh akibat salah urus pengelolaan kas daerah.
Menurutnya, menjadi sebuah ketimpangan yang nyata apabila anggaran operasional internal atau perjalanan dinas BPKAD bisa cair dengan lancar, sedangkan hak guru PAUD dan keringat para buruh lokal justru tersendat.
Melihat situasi yang kian mendesak dan merugikan hajat hidup orang banyak, IMKL secara resmi melayangkan ultimatum terbuka dengan tiga tuntutan utama kepada Kepala BPKAD Lingga beserta jajarannya. Pertama, mahasiswa menuntut BPKAD Lingga segera melakukan pergeseran pos anggaran non-prioritas atau menggunakan dana taktis daerah untuk melunasi honor guru PAUD minggu ini juga tanpa alasan menunggu DAU Pendidikan dari pusat. Kedua, mereka menantang BPKAD Lingga untuk transparan membuka posisi kas daerah ke publik agar masyarakat tahu penyebab daerah selalu mengalami krisis pembayaran setiap tahunnya. Ketiga, IMKL memberikan waktu maksimal 3×24 jam sejak rilis ini diturunkan bagi BPKAD Lingga untuk memberikan kepastian tanggal pencairan yang tertulis dan konkret.
Dimas Alparezi Bastian memperingatkan dengan tegas bahwa jika dalam waktu 3×24 jam tidak ada respons konkret dan realisasi nyata di lapangan, maka seluruh elemen mahasiswa dipastikan tidak akan tinggal diam. IMKL menegaskan bahwa masyarakat tidak membutuhkan retorika, janji manis pencicilan bertahap, ataupun aksi lempar tanggung jawab birokrasi.
“Rilis ini menjadi peringatan terakhir bagi BPKAD Lingga, dan jika dalam tiga hari ke depan tidak ada kejelasan nyata, gelombang massa mahasiswa dipastikan akan bergerak mengepung Kantor BPKAD Lingga untuk menjemput paksa hak-hak rakyat yang tertahan,” jelasnya.
Pewarta: Hans
