Meulaboh (Metrozone.net) – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dari Partai Amanat Nasional (PAN) Daerah Pemilihan (Dapil) Aceh 10, Dr. Fuadri, S.Si., M.Si, melaksanakan kegiatan Reses II Tahun 2026 bersama masyarakat Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat.
Pertemuan yang berlangsung hangat tersebut digelar di Warkop Abu Caffee, Gampong Langung, pada Minggu (31/5/2026) malam.
Kegiatan reses ini menjadi wadah krusial bagi tokoh masyarakat, nelayan, petani, hingga jajaran pemerintah gampong setempat untuk menyampaikan langsung berbagai persoalan, keluhan, serta usulan pembangunan di wilayah mereka.
Dari diskusi dua arah tersebut, mencuat sejumlah persoalan mendasar yang dinilai perlu segera mendapat perhatian serius dari pemerintah kabupaten, provinsi, hingga pemerintah pusat.
Dikonfirmasi usai pertemuan, Fuadri menyampaikan bahwa dirinya telah mendengar langsung beberapa aspirasi dan keluhan yang disampaikan oleh warga Kecamatan Meureubo.
Salah satu isu utama yang disuarakan warga adalah masalah pendangkalan alur pelayaran nelayan di wilayah pesisir Meureubo, khususnya di kawasan Gampong Meureubo dan Ujong Drien. Kondisi ini dilaporkan sangat menghambat aktivitas keluar masuk armada nelayan menuju tempat pendaratan kapal.
Menanggapi hal ini, Fuadri menegaskan perlunya sinergi lintas sektor karena kewenangan wilayah sungai tersebut berada di bawah pemerintah pusat.
”Persoalan pendangkalan alur ini menjadi kendala serius bagi nelayan. Karena wilayah sungai dan alur tersebut berada dalam kewenangan pemerintah pusat, maka kami berharap perlu koordinasi antara Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pengairan, serta Balai Wilayah Sungai Sumatera untuk segera mencari solusi yang tepat,” ujar Fuadri.
Di sektor infrastruktur jalan, masyarakat mendesak percepatan pembangunan jalan nasional dua jalur dari kawasan Langung hingga perbatasan Aceh Barat dengan Nagan Raya. Mengingat kawasan tersebut merupakan pusat aktivitas ekonomi dan pendidikan, peningkatan volume kendaraan telah memicu tingginya risiko kecelakaan lalu lintas.
”Kepadatan lalu lintas terus meningkat. Kami berharap kepada pemerintah agar pembangunan jalan dua jalur di lokasi tersebut segera direalisasikan, karena ini menjadi kebutuhan yang sangat mendesak demi keselamatan masyarakat,” tambahnya.
Di sektor pertanian, kata Fuadri, para petani mengeluhkan sulitnya memperoleh Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk kebutuhan operasional traktor dan alat mesin pertanian (alsintan). Jika terus dibiarkan, kondisi ini berpotensi besar menghambat proses pengolahan lahan dan mengancam stabilitas produksi pangan lokal.
Terkait hal ini, Fuadri mengaku akan bergerak cepat dengan berkoordinasi bersama pemerintah daerah agar persoalan ini diteruskan ke Kementerian ESDM dan Pertamina untuk penyediaan alokasi BBM bersubsidi khusus petani.
”Program ketahanan pangan merupakan program prioritas nasional. Karena itu, kami berharap kebutuhan petani terhadap bahan bakar harus mendapat perhatian serius dari pemerintah agar produksi pertanian tidak terganggu,” tegas politisi PAN ini.
Selain infrastruktur dan mata pencaharian, pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah Meureubo turut menjadi sorotan tajam warga. Masyarakat menilai pemanfaatan dana CSR selama ini belum transparan dan belum memberikan dampak yang signifikan bagi kesejahteraan warga sekitar.
Fuadri secara khusus mencontohkan dana CSR dari perusahaan besar seperti PT Mifa Bersaudara yang nilainya tergolong cukup besar setiap tahunnya. Menurutnya, regulasi yang mengatur porsi khusus bagi masyarakat terdampak langsung harus diperjelas.
”Dana CSR harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, baik untuk sektor pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi maupun pembangunan infrastruktur, terutama di Kecamatan Meureubo,” cetusnya.
Tak hanya CSR, masyarakat juga menuntut keterbukaan terkait pemanfaatan Dana Bagi Hasil (DBH) sektor pertambangan yang diterima Pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Warga berharap dana tersebut dialokasikan secara proporsional untuk membangun wilayah yang berada di sekitar kawasan tambang.
Fuadri menegaskan bahwa seluruh poin aspirasi yang telah disampaikan warga Kecamatan Meureubo sudah didokumentasikan dengan baik. Ia berkomitmen penuh untuk mengawal dan meneruskannya ke tingkat kebijakan yang berwenang, baik kabupaten, provinsi, maupun pusat.
”Seluruh usulan yang disampaikan masyarakat malam ini menjadi catatan penting bagi kami. Aspirasi ini akan kami perjuangkan agar dapat ditindaklanjuti dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kecamatan Meureubo,” pungkas Fuadri
Penulis: Almanudar
