Jakarta, Metrozone.Net- Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah atau yang akrab disapa Dek Fadh, menegaskan bahwa isu kemerdekaan Aceh tidak lagi menjadi bagian dari wacana politik masyarakat dan pemerintahan di Tanah Rencong. Hal ini disampaikan dalam pertemuan resmi dengan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (KKK), Hasan Nasbi, di Jakarta,
“Tak ada lagi kata merdeka. Seluruh elemen masyarakat Aceh kini sepakat membangun daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” ujar Dek Fadh dalam keterangannya usai pertemuan.
Pernyataan tersebut sekaligus menandai perubahan besar dalam dinamika politik Aceh pascareformasi, di mana sempat berkembang aspirasi separatisme yang dipicu oleh konflik panjang sebelum damai Helsinki tahun 2005.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Gubernur juga mendorong percepatan revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang telah berusia hampir 20 tahun. Menurutnya, revisi diperlukan agar regulasi otonomi khusus Aceh lebih sesuai dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan politik masa kini.
“Revisi UUPA adalah langkah penting agar Aceh tidak tertinggal. Kita ingin otonomi Aceh tetap kuat, tapi juga selaras dengan semangat nasional,” tambahnya.
Kepala KKK Hasan Nasbi menyambut baik sikap Pemerintah Aceh dan menyatakan dukungannya terhadap revisi UUPA, selama dilakukan secara proporsional dan konstitusional. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga sensitivitas publik dalam proses penyusunan regulasi.
Langkah Pemerintah Aceh ini dinilai sebagai sinyal positif terhadap penguatan persatuan nasional serta pembangunan daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Editor: 5093N9
