Banyuwangi,- Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia merupakan salah satu momen penting dalam sistem demokrasi, yang mana menempatkan masyarakat sebagai pemegang kekuasaan dalam memilih pemimpin daerahnya. Dengan adanya Pilkada ini, masyarakat memiliki kesempatan untuk memilih calon pemimpin yang dianggap mampu mewakili dan mensejahterakan kehidupan lapisan masyarakat.
Selain itu, Pilkada menjadi ajang yang strategis untuk mengukur tingkat partisipasi dan kecerdasan politik masyarakat Indonesia. Pentingnya Pilkada dapat dilihat dari dampak yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Pemimpin yang terpilih memiliki peran besar dalam menentukan kebijakan, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat di daerahnya.
Oleh karena itu, partisipasi aktif masyarakat dalam Pilkada sangat diharapkan untuk memastikan terpilihnya pemimpin yang berkualitas dan mampu mengemban tanggung jawabnya dengan baik. Namun, bila melihat pelaksanaan Pilkada di Indonesia, terdapat berbagai aspek yang perlu dievaluasi dan diberikan perhatian lebih.
Salah satu aspek krusial, yaitu transparansi dalam proses kampanye dan penyelenggaraan Pilkada itu sendiri. Transparansi ini meliputi keterbukaan informasi mengenai latar belakang calon, program kerja yang diusung, sumber dana kampanye, hingga proses pemilihan yang dilakukan oleh penyelenggara Pilkada.
Dalam beberapa kasus, terdapat kendala terkait transparansi ini. Seperti kurangnya akses informasi yang memadai bagi masyarakat untuk menilai calon secara objektif. Oleh karena itu, diperlukan upaya dari berbagai pihak, termasuk penyelenggara Pilkada dan media massa untuk menyajikan informasi yang jelas dan mudah diakses oleh masyarakat luas. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam forum diskusi seperti debat publik juga dapat meningkatkan pemahaman mereka terhadap calon yang akan dipilih.
Selain transparansi, perlu juga dicermati bagaimana para calon mengkomunikasikan program-program kerja mereka kepada masyarakat. Terkadang, kampanye lebih difokuskan pada serangan pribadi antar calon dari pada substansi program kerja yang ditawarkan.
Perilaku seperti ini, dapat mengaburkan pandangan masyarakat dan mengalihkan perhatian dari isu-isu penting yang seharusnya di bahas dalam konteks Pilkada. Oleh karena itu, saran yang dapat diberikan adalah perlunya regulasi yang lebih ketat terkait etika kampanye.
Pihak penyelenggara Pilkada perlu memastikan bahwa setiap calon dapat berkampanye dengan memfokuskan pada solusi konkret bagi permasalahan yang dihadapi masyarakat. Selain itu, kampanye negatif yang bersifat personal perlu dihindari, dan perlu dibentuk mekanisme pengawasan yang efektif untuk menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran etika kampanye.
Selain itu, edukasi pemilih juga merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas Pilkada. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang cukup tentang tata cara pemilihan, hak dan kewajiban mereka sebagai pemilih, serta bagaimana memilih calon yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.
Edukasi ini dapat dilakukan melalui berbagai media, termasuk sosial media, kampanye publik, dan pelatihan langsung di masyarakat. Penting untuk dicatat, bahwa pemilihan calon yang tepat tidak hanya tanggung jawab penyelenggara Pilkada, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.
Oleh karena itu, upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga pemantau Pilkada, media massa, dan masyarakat perlu terus ditingkatkan guna menciptakan Pilkada yang berkualitas dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.
Dalam rangka meningkatkan kualitas Pilkada di Indonesia, perlu dilakukan langkah-langkah konkret yang ditempuh. Menurut kami ada 3 langkah untuk mencapai tujuan tersebut diantaranya;
Pertama, perlu ditingkatkan transparansi proses Pilkada dari awal hingga akhir.
Informasi mengenai calon, program kerja, hingga penyelenggaraan pemilihan perlu diungkap dengan jelas dan mudah diakses oleh masyarakat.
Kedua, perlunya peraturan yang ketat terkait etika kampanye. agar fokus kampanye lebih kepada solusi dan program kerja dari pada serangan personal.
Pihak penyelenggara perlu lebih aktif dalam menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses kampanye.
Ketiga, edukasi pemilih harus menjadi prioritas. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang cukup tentang pentingnya peran mereka dalam memilih pemimpin daerah. Selain itu, perlu diperkuat mekanisme pengawasan dan pemantauan agar pelaksanaan Pilkada berlangsung secara jujur, adil, dan transparan.
Dengan mengimplementasikan tiga angkah tersebut, diharapkan Pilkada di Indonesia dapat semakin memperkuat fondasi demokrasi, menghasilkan pemimpin yang berkualitas, dan memberikan dampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Penulis: Padilreza (6/6/2024)
Komunitas Lare Wetan (KLW)
