Metrozone.net.-BOLTIM
Aktivitas tambang ilegal di Desa Buyat, Kecamatan Kotabunan, Bolaang Mongondow Timur (Boltim), diduga semakin marak akibat adanya praktik tebang pilih yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (APH). Polres Boltim disorot lantaran dianggap “main mata” dengan para bos tambang ilegal yang beroperasi di wilayah tersebut.
Sejumlah warga dan pegiat lingkungan menyampaikan keprihatinan mereka terhadap sikap Polres Boltim yang dinilai kurang tegas dalam menangani aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI). Menurut mereka, tambang-tambang ilegal tersebut leluasa beroperasi tanpa rasa takut terhadap penegakan hukum.
Warga mengungkapkan adanya perlakuan tebang pilih dari aparat kepolisian dalam menangani tambang ilegal. Salah satu pekerja tambang yang tidak ingin disebutkan namanya menyebutkan bahwa ada bak rendaman yang sudah dipasang garis polisi (police line) dan ada juga yang dibiarkan tetap beroperasi hingga saat ini.
“Sangat aneh, ada bak rendaman yang diberi police line, tapi tambang lain dibiarkan terus beraktivitas seperti biasa. Ini membuat kami bertanya-tanya, apakah ada kepentingan tertentu di balik semua ini?” ungkap sumber tersebut.
Dugaan sikap tebang pilih ini memicu berbagai spekulasi dari masyarakat. Mereka mempertanyakan apakah aparat kepolisian di wilayah tersebut benar-benar menjalankan tugas sesuai hukum atau justru terlibat dalam aktivitas tambang ilegal.
Beberapa dampak buruk dari sikap ini di antaranya:
1. Krisis Kepercayaan Publik
Masyarakat mulai kehilangan kepercayaan terhadap Polres Boltim. Sikap tebang pilih dianggap mencederai integritas penegak hukum dan menimbulkan kesan bahwa hukum hanya tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas.
2. Munculnya Mafia Tambang Baru
Pembiaran tambang ilegal berpotensi melahirkan mafia-mafia tambang baru yang tidak hanya meraup keuntungan besar, tetapi juga merusak lingkungan dan mengancam keselamatan warga sekitar. Kerusakan ekosistem di Desa Buyat diperkirakan akan semakin parah jika aktivitas ilegal ini terus dibiarkan.
Seorang aktivis lingkungan yang kerap memantau aktivitas tambang di wilayah tersebut berharap agar Kapolda Sulawesi Utara segera turun tangan dan menindak tegas semua pihak yang terlibat dalam tambang ilegal, termasuk oknum aparat kepolisian.
“Kami berharap Kapolda Sulut dapat menindak tegas pelaku tambang ilegal serta oknum aparat yang terlibat. Jangan sampai hukum hanya berpihak kepada mereka yang berkuasa, sementara masyarakat kecil terus dirugikan,” tegasnya.
Warga juga mendesak pemerintah dan pihak terkait agar segera mengambil langkah konkrit sebelum kerusakan lingkungan dan dampak sosial yang ditimbulkan menjadi semakin parah.
Saiful Boroma’
