Pangkalpinang, Metrozone.net –
Ahli ekonomi dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dr. Marshal Imar Pratama, mengomentari polemik yang melibatkan warga Desa Batu Beriga dengan PT Timah terkait rencana penambangan di perairan laut setempat. Dr. Marshal menilai bahwa keberadaan PT Timah di Babel perlu dievaluasi ulang, terutama terkait dampaknya bagi masyarakat lokal.
“Polemik tambang laut di Batu Beriga ini semestinya menjadi momentum untuk mempertimbangkan kembali keberadaan PT Timah di Babel, setidaknya sampai ada kesepakatan yang lebih adil seperti pembagian royalti 10 persen untuk daerah,” ujarnya dalam rilis resmi di Pangkalpinang, Jumat malam.
Dr. Marshal menambahkan, aktivitas penambangan timah di Babel idealnya dihentikan secara permanen demi keberlanjutan masyarakat hingga ratusan tahun ke depan. Ia menilai, jika penambangan dihentikan, generasi mendatang akan memiliki kesempatan untuk mempersiapkan kualitas SDM yang lebih baik dan karakter yang kuat.
“Penghentian sementara bisa memberi ruang bagi Babel untuk menyiapkan SDM yang unggul dan bebas dari korupsi. Pada waktunya, timah bisa dikelola dengan lebih profesional, harga timah stabil, dan hasilnya dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri,” jelasnya.
Dr. Marshal juga mengkritisi PT Timah yang selama ini hanya menghasilkan produk berupa balok timah mentah. “Sebagai BUMN, PT Timah seharusnya mampu menghasilkan produk timah bernilai tambah, tidak sekadar balok mentah yang sebenarnya bisa diproduksi masyarakat lokal. Selain itu, PT Timah masih belum memiliki kendali dalam penentuan harga di pasar,” ujarnya.
Terkait polemik pertambangan laut di Desa Batu Beriga, Dr. Marshal menyarankan agar pemerintah daerah mendukung aspirasi warga yang menolak penambangan di wilayah mereka, kecuali jika pemerintah pusat menyetujui pembagian royalti hingga 10 persen untuk Babel. Ia yakin, kebijakan tersebut bisa memberikan dampak ekonomi yang lebih nyata bagi masyarakat.
“Operasi PT Timah bisa dipertimbangkan lagi jika ada royalti 10 persen yang diterima Babel. Namun, penutupan tambang juga tetap merupakan opsi untuk memastikan keberlanjutan yang lebih baik,” pungkasnya.
(T-APPI)
