Minahasa Tenggara, Metrozone.Net– Pengelolaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) Karya Maritim di Desa Ratatotok Timur, Kecamatan Ratatotok, Minahasa Tenggara, tengah menjadi sorotan tajam. Polemik mencuat setelah Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Karya Maritim 2024 mengungkap dugaan hilangnya dana koperasi yang seharusnya menjadi hak anggota.
Koperasi Karya Maritim, yang diketuai Dahri Pakaya dan menaungi sekitar 85 anggota, awalnya dibentuk dengan tujuan membantu nelayan mendapatkan BBM bersubsidi jenis solar. Namun, fakta mengejutkan terungkap! Sejak tahun 2020, anggota koperasi mengklaim tidak pernah menerima keuntungan yang dijanjikan dari selisih penjualan BBM.
-DANA HILANG, NELAYAN MENDERITA
Anto Bantu, salah satu pengurus koperasi, mengungkap bahwa harga solar bersubsidi di SPBN dijual Rp7.500 per liter, sementara harga belinya Rp6.800. Dari selisih Rp700 per liter, Rp500 seharusnya dibagikan ke anggota, sementara Rp200 digunakan untuk operasional. Namun, hingga 2024, tidak ada pembagian keuntungan.
“Kami tidak menerima apa-apa sejak 2020! Padahal, tujuan utama SPBN ini untuk membantu nelayan,” tegas Anto.
Senada dengan Anto, anggota koperasi lainnya, Asri Ibrahim, menuntut transparansi dan meminta Dahri Pakaya mundur dari jabatannya. “Dana hasil penjualan BBM bersubsidi ini tidak jelas ke mana. Tidak ada pertanggungjawaban sama sekali!” ujarnya.
-SULITNYA NELAYAN MENDAPATKAN BBM.
Selain dugaan penyimpangan dana, nelayan juga mengeluhkan kesulitan mendapatkan BBM di SPBN Karya Maritim. Padahal, keberadaan SPBN ini seharusnya mempermudah akses bahan bakar bagi mereka.
Sementara itu, Dahri Pakaya selaku Ketua Koperasi Karya Maritim belum memberikan klarifikasi atas tudingan ini. Saat dihubungi melalui WhatsApp, ia tidak merespons panggilan maupun pesan.
Polemik ini semakin memanas, dan masyarakat mendesak adanya audit serta tindakan tegas terhadap dugaan penyalahgunaan dana koperasi.
Apakah ada permainan kotor di balik pengelolaan SPBN ini? Masyarakat menunggu jawaban.
Pewarta: Saiful Boroma
