ACEH BARAT, Metrozone.net I Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh Barat akan melakukan wacana sistem Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) terkait Pengelolaan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Meulaboh dengan perusahaan swasta, karena selama ini PDAM Tirta Meulaboh sering merugi dan bahkan sulit berkembang karena sulitnya memasarkan hasil produksi.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh Barat Dr. Ir. Kurdi, ST, MT IPM, ASEAN, Eng mengatakan baru-baru ini pihaknya sudah melakukan sonding sistem KPBU tersebut untuk bisa bekerjasama dengan Perumda Tirta Meulaboh.
“Kita sudah coba sonding dengan perusahaan swasta pada waktu lalu terkait distribusi dan kualitas air, dengan sistem Operation Maintenance (OM), Kata Kurdi, Minggu, 4 Agustus 2024.
Kurdi mengaku dirinya telah bertemu dengan pihak Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), PII, kementerian keuangan dan kemitraan dalam negeri di Jakarta.
“Pada saat itu kami meminta untuk di fasilitasi wawancara dengan 4 Simpul KPBU (Kemenkeu, Kemendagri, PII, Bappenas),” Sebut Kurdi.
Kata Kurdi, KPBU tersebut berdasarkan peraturan presiden nomor 38 tahun 2015, kemudian peraturan kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional nomor 7 tahun 2023 tentang kerjasama pemerintah dengan badan usaha swasta.
“Saya yakin dengan adanya pengelolaan yang dibantu oleh pihak dari perusahaan swasta PDAM Tirta Meulaboh sebagai pemasok air bersih untuk masyarakat akan lebih baik kedepannya, Pungkas Kurdi.
Diberitakan sebelumnya, Perusahaan Listrik Negara (PLN) memutuskan aliran listrik ke sejumlah fasilitas PDAM Tirta Meulaboh, karena belum membayar tunggakan listrik selama sembilan bulan.
Manajer PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP) Meulaboh, Yandri Doni mengatakan pemutusan aliran listrik hanya bersifat sementara yang dilakukannya mulai Jumat (2/8-2024)
“Iya perusahaan BUMD PDAM Tirta Meulaboh sedang menunggak, udah sembilan bulan menunggaknya” kata Yandri.
Pewarta : Almanudar
