Banyuwangi, Metrozone.Net- Bondan Madani, Aktivis muda Banyuwangi yang dijuluki Si Raja Demo mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto yang mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik empat perusahaan di Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Ketua umum Lembaga Diskusi Kajian Sosial (LDKS) Pilar Jaringan Aspirasi Rakyat (PIJAR) menambahkan pencabutan izin tersebut sebagai bentuk respons cepat terhadap isu lingkungan yang berkembang di masyarakat. Pihaknya juga senang melihat orang nomor satu di Indonesia, memberikan atensi atas aspirasi publik terkait kelestarian kawasan Raja Ampat.
“Alhamdulillah, presiden kita bisa mendengar aspirasi rakyat. Hal ini menunjukkan jika pak Prabowo orang yang tanggung terkait isu yang berkembang di masyarakat dan viral di media sosial, bahkan menjadi tranding topik perbincangan warganet,” Ucap Bondan Madani, kepada pihak media, Rabu 11 Juni 2025.
Bondan menjelaskan bahwa keputusan tersebut sejalan dengan laporan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan yang menemukan indikasi pelanggaran lingkungan. Bahkan Presiden memerintahkan langsung menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk turun ke lokasi guna meninjau dan memastikan implementasi kebijakan berjalan di lapangan.
“Menteri ESDM, dalam hal ini Pak Bahlil turun ke lokasi guna menunjukkan jika pemerintah hadir untuk menangani gejolak yang terjadi di tengah masyarakat. Maka ini menjadi bukti bahwa presiden Prabowo beserta para pembantu presiden adalah orang yang koperatif, responsif dan peduli dengan aspirasi rakyatnya dengan memberikan solusi konkret serta bukan hanya pencitraan belaka,” Ujar Bondan.
Alumni muda HMI ini juga berharap kepada Presiden Prabowo untuk memberikan atensi terhadap aktivitas pertambangan PT Bumi Suksesindo (BSI) di gunung emas tumpang pitu Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur seperti di Raja Ampat. Bahkan ia berharap semoga menteri kabinet merah putih ada yang ditugaskan untuk meninjau lokasi tambang di kabupaten ujung timur pulau jawa.
“Penolakan terhadap tambang emas Tumpang Pitu hampir sepanjang cerita tambang itu sendiri. Babak perlawanan pertama berlangsung tahun 2007-2012, lalu babak kedua 2015-2018, dan ketiga tahun 2019-2023 – semuanya saling terhubung. Bahkan masyarakat mendirikan posko perjuangan didirikan di Dusun Pancer, yang terletak di pesisir Desa Sumberagung. Posko ini menjadi pusat koordinasi aksi, namun juga menjadi awal dari kriminalisasi warga,” Urainya.
Masih menurut Bondan, meskipun masih ada aktivis yang melakukan protes, PT BSI tetap memulai operasi penambangan emas hingga saat ini. Terbaru adanya kegiatan blasting (peledakan) yang dilakukan oleh perusahaan yang terekam oleh masyarakat dan viral di media sosial. Dampak dari peledakan itu, membuat Gunung Tumpang Pitu runtuh dan longsoran itu langsung masuk ke laut. Dan hal ini membuat laut menjadi tercemar serta berpotensi merusak ekosistem biota laut yang ada di sana.
“Sekitar bulan November 2024 dan April 2025, di media sosial dihebohkan dengan video warga yang merekam aktivitas blasting di gunung tumpang pitu. Hal ini menimbulkan komentar negatif dari warganet, tak sedikit dari mereka yang mengecam dan mengutuk keras apa yang dilakukan oleh perusahaan. Karena aktivitas peledakan tersebut sangat mencemari lingkungan yang dimana serpihan tanah terlempar ke laut. Dan jelas ini merusak lingkungan, khususnya ekosistem biota laut,” Pungkasnya.
“Sekali lagi, kami berharap respon cepat dari presiden Prabowo seperti yang beliau lakukan di Raja Ampat. Sebelum alam dan lingkungan kami hancur lebih parah lagi, kami ingin pak Prabowo untuk memerintah para menteri-menteri bapak atau bapak sendiri untuk turun ke Banyuwangi melihat keadaan alam dan lingkungan kami yang rusak akibat aktivitas pertambangan. Terlebih menurut hemat kami, adanya tambang emas di Banyuwangi tidak memberikan manfaat untuk masyarakat Banyuwangi khususnya masyarakat ring satu. Jika aspirasi kami tak di respon, mungkin kita harus melakukan demonstrasi secara beruntun agar pemerintah pusat bisa mendengar dan turun ke Banyuwangi”. Imbuhnya.
Sumber: LDKS PIJAR
Editor: 5093N9
