Meulaboh (METROZONE.net) – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dan Musrenbang RKPD 2026 pada Kamis (26/6/2025) di Aula Teuku Umar Bappeda. Dengan mengusung tema “Terwujudnya Aceh Barat Maju Melalui Pembangunan Berkelanjutan dan Berlandaskan Syariat Islam,” kegiatan ini menjadi forum strategis menyusun arah kebijakan pembangunan daerah yang lebih progresif dan berpihak pada rakyat.
Bupati Aceh Barat, Tarmizi, SP, MM, dalam sambutannya menegaskan bahwa pembangunan ke depan harus lahir dari pemikiran-pemikiran segar yang menjawab tantangan zaman. Ia menyebut bahwa dinamika fiskal nasional dan daerah menuntut efisiensi tanpa mengorbankan esensi pelayanan kepada masyarakat.
“Kondisi fiskal yang fluktuatif tidak boleh membuat kita kehilangan arah. Justru ini saatnya kita membangun dengan kolaborasi dan inovasi, bukan hanya rutinitas birokrasi,” tegas Tarmizi.
Ia mengungkapkan bahwa salah satu bentuk efisiensi yang dilakukan pemerintah adalah pemangkasan anggaran perjalanan dinas hingga 50%. Namun, ia menolak pesimisme. Justru menurutnya, keterbatasan fiskal adalah peluang untuk mendorong pertumbuhan sektor produktif seperti UMKM yang dapat membuka lapangan kerja baru.
Lebih lanjut, Bupati Tarmizi meminta seluruh jajaran pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk menghentikan praktik copy-paste program tahunan yang stagnan. Ia menekankan pentingnya menyusun program berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat
“Kita butuh pemikir visioner. Mulailah dari mendengar, memahami, dan menyusun program yang berdampak langsung bagi rakyat. Jangan ulang-ulang program lama yang tidak menyentuh akar persoalan,” ujarnya.
Dalam forum itu, Tarmizi juga menyoroti peran strategis sektor swasta melalui program CSR. Menurutnya, dunia usaha harus dilibatkan lebih aktif dalam membantu pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran, hingga mengatasi persoalan lingkungan seperti pengelolaan sampah.
“Sampah bukan hanya masalah kebersihan, ini juga soal kualitas hidup. Kita harap perusahaan jangan hanya jadi penonton, tapi ikut turun tangan,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Aceh Barat, Wistha Nowar, menjelaskan bahwa penyusunan dokumen RPJMD dan RKPD melibatkan proses panjang dan partisipatif, mulai dari forum diskusi kelompok (FGD), rapat lintas sektor, hingga konsultasi bersama DPRK.
“Dokumen ini kita rancang sebagai peta jalan pembangunan yang realistis, terukur, dan inklusif. Fokusnya tetap pada pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan penanggulangan kemiskinan,” terang Wistha.
Ia juga menyinggung perlunya penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar Pemkab memiliki ruang fiskal yang lebih luas dalam merealisasikan program-program prioritas.
Dengan semangat kolaboratif, Pemkab Aceh Barat menargetkan pembangunan yang tidak hanya berkelanjutan secara ekonomi, namun juga berakar kuat pada nilai-nilai syariat Islam, serta menjawab tantangan sosial dan lingkungan secara berimbang, sebut wistha
Musrenbang ini turut dihadiri unsur Forkopimda, tokoh masyarakat, perwakilan SKPK, dunia usaha, akademisi, dan elemen masyarakat sipil, sebagai wujud keterlibatan kolektif dalam membangun Aceh Barat lima tahun ke depan.
Pewarta: Almanudar
