Meulaboh (METROZONE.net) – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Inspektorat setempat menggelar kegiatan Sosialisasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) implementasi Manajemen Risiko dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.
Kegiatan ini berlangsung selama dua hari dari tanggal 12-13 Agustus 2025 di Aula Gedung B Dinas Pendidikan Aceh Barat secara resmi dibuka oleh Bupati Aceh Barat yang diwakili Asisten III Sekdakab Nyak Na, Selasa (12/8-2025)
Dalam sambutannya, Nyak Na menyebutkan bahwa penerapan manajemen risiko merupakan bagian penting dari reformasi birokrasi dan upaya meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan.
“Manajemen risiko bukan sekedar administratif, tetapi menjadi bagian integral dari strategi pembangunan yang berkelanjutan, jika dilaksanakan dengan baik, akan mendukung pencapaian visi dan misi daerah serta berdampak langsung pada kualitas layanan publik,” tegas Nyak Na
Melalui kegiatan ini, kata Nyak Na, diharapkan setiap SKPK mampu mengidentifikasi risiko sejak tahap perencanaan, menyusun langkah mitigasi yang tepat dan terukur
Penerapan SPIP tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi benar-benar menjadi alat bantu manajerial yang efektif dalam mencapai tujuan pembangunan daerah secara akuntabel, efesien, dan bebas dari penyalahgunaan kewenangan,” sebut Nyak Na
Melalui kegiatan ini, kami berharap agar seluruh perangkat daerah benar-benar memahami dan menginternalisasi prinsip SPIP dan manajemen risiko dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemerintahan,” ujarnya
Nyak Na menyebutkan penerapan SPIP yang terintegrasi dan pengelolaan risiko yang baik diharapkan dapat meminimalkan potensi kesalahan, penyimpangan serta kerugian daerah, sekaligus meningkatkan efektivitas dan efesiensi pelaksanaan program
“Diakhir sambutannya, Nyak Na berharap setelah mengikuti sosialisasi dan bimbingan teknis ini, setiap SKPK dapat segera menyusun peta risiko unit kerja, menetapkan strategi mitigasi yang realistis, dan memasukkan pengendalian risiko tersebut ke dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja secara berkelanjutan, sehingga kinerja pemerintah daerah akan semakin akuntabel, transparan, dan fokus pada pencapaian visi pembangunan Aceh Barat yang maju, sejahtera dan berdaya saing,” tutupnya
Sementara itu, Inspektur Zakaria, SE, CGCAE yang diwakili Inspektur Pembantu II Irwandi, SE, CGCAE dalam laporan nya menyebutkan bahwa kegiatan sosialisasi SPIP dan bimbingan teknis penerapan manajemen risiko ini diikuti sebanyak 188 peserta yang terdiri dari 93 peserta sosialisasi, 75 peserta Bimtek dan 18 Tim Digitalisasi/Pendamping OPD
Adapun tujuan yang diharapkan
Melalui kegiatan ini, kata Irwandi, untuk meningkatkan pemahaman seluruh perangkat daerah terhadap penerapan SPIP terintegrasi, meningkatkan kapasitas pimpinan dan pejabat terkait dalam mengelola risiko dimasing-masing perangkat daerah serta mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel.
Irwandi mengatakan seluruh sesi kegiatan bimbingan teknis penerapan manajemen risiko ini diisi oleh 2 orang narasumber profesional dari Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Aceh yakni Riandi Putra dan Subhan Amri yang akan memberi materi secara mendalam kepada seluruh peserta
“Melalui bimtek ini diharapkan seluruh peserta dapat memahami konsep dan strategi penerapan SPIP dan manajemen risiko secara utuh, serta mampu mengimplementasikan di perangkat daerah masing-masing,” ujar Irwandi
Bimbingan teknis penerapan manajemen resiko ini diharapkan menghasilkan kesamaan persepsi dan pemahaman sehingga pengendalian intern di masing-masing OPD bisa lebih baik (*)
Penulis: Almanudar
