LANGKAT metrozone.net
Belum cairnya dana desa (DD) ke sejumlah desa di beberapa kecamatan semakin memanas. Salah seorang oknum pejabat, inisial Ard, disebut sebagai dalang dari semua persoalan ini.
Informasi yang di peroleh, Senin (28/4), oknum pejabat inisial Ard dikabarkan memiliki kuasa besar di Dinas PMD Langkat. Bahkan, perangkat desa dan kepala desa Se-Langkat lebih takut terhadap Ard ketimbang kepada Kadis PMD.
Sosok Ard disebut-sebut dikalangan perangkat desa dan kepala desa berkuasa mengatur urusan desa, termasuk dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes).
Tidak sampai disitu, Ard juga disebutkan turut mengutak-atik program desa di tengah jalan. Disebutkan, Ard kerap menyisipkan kegiatan-kegiatan titipan dari pihak ketiga dan mengambil fee atau persenan dari urusan tersebut.
Salah satu contoh kegiatan yang disebut sebagai titipan Ard yakni program ketahanan pangan (Ketapang) tahun 2023-2024. Baik itu budidaya ikan lele dan hidroponik, disebut sebagai ‘mainan’ Ard.
Diketahui sebelumnya, mencuat kabar soal adanya praktek pungutan liar (pungli) terhadap desa yang ingin dicairkan dana desa (DD). Puluhan desa Se-Langkat mengeluhkan lambatnya pencairan DD tahun anggaran 2025.
Mencuat kabar, bahwa desa harus menyisipkan uang sebesar Rp 1000.000 di dalam berkas agar berkas mereka diproses cepat oleh oknum Ard.
Terhambatnya pencairan dana desa ini juga ikut menghambat bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat. Hal ini pun menjadi keluhan masyarakat penerima bantuan.
Sayang, oknum pejabat inisial Ard ketika dikonfirmasi wartawan belum memberikan penjelasan. Bahkan, nomor HP yang bersangkutan sudah tidak aktif. Hal ini menambah kuat dugaan terkait ‘permainan’ DD seperti yang disebutkan banyak pihak di tingkat desa.
(junaidi)