Banjarmasin, Metrozone.net –
Dalam suasana penuh kebersamaan, jajaran pegawai dari Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, bersama Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mengikuti apel bersama yang dilaksanakan serentak, Senin (16/06). Bertindak selaku Pembina Apel adalah Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto.
Apel ini menjadi momen penting untuk menyampaikan arah kebijakan strategis dan memperkuat komitmen bersama di masa transisi kelembagaan. Dalam amanatnya, pimpinan menekankan bahwa masa transisi ini merupakan bagian penting dari proses perubahan berdasarkan SKB Nomor: MHH-2.PR.01.01 Tahun 2024, MHA-3.PR.01.01 Tahun 2024, dan MIP-4.PR.01.01 Tahun 2024 tentang pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian terkait.
“Perubahan bukanlah sesuatu yang mudah. Namun dengan kolaborasi, komunikasi sehat, dan semangat gotong royong, saya yakin kita bisa melewati masa transisi ini secara tertib dan memberi manfaat besar bagi organisasi kita,” tegasnya.
Komitmen Efisiensi dan Profesionalisme
Isu efisiensi juga menjadi sorotan penting, seiring terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025. Ditekankan bahwa efisiensi bukanlah pemangkasan semangat kerja, melainkan bekerja lebih cerdas, tepat sasaran, dan bertanggung jawab.
“Setiap rupiah yang kita kelola harus berdampak maksimal bagi masyarakat. Hindari pemborosan, dorong inovasi, dan optimalkan kolaborasi lintas sektor,” pesannya.
Beliau juga menegaskan bahwa efisiensi tidak boleh mengorbankan kualitas layanan. Justru harus menjadi pendorong untuk memperbaiki tata kelola dan meningkatkan profesionalisme sebagai aparatur negara.
Pelayanan Publik: Wajah Birokrasi yang Ramah dan Solutif
Di bidang pelayanan publik, seluruh jajaran diimbau untuk mengutamakan sikap ramah, responsif, dan profesional. Pelayanan bukan sekadar menyelesaikan tugas administratif, melainkan menciptakan kepuasan publik.
“Kita harus menjadi wajah birokrasi yang melayani, bukan dilayani. Tinggalkan layanan yang rumit dan berbelit. Jadikan kritik masyarakat sebagai bahan evaluasi, bukan serangan,” jelasnya.
Ia juga mendorong unit kerja untuk terus berinovasi, memanfaatkan digitalisasi, dan menyederhanakan prosedur layanan publik. Semua bentuk pelayanan harus transparan, tepat waktu, dan tanpa kendala berarti.
Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi: Gerakan Kolektif Kabar menggembirakan datang dari hasil capaian Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Tahun 2024, di mana Kementerian Hukum dan HAM mencatat nilai sebesar 90,38. Ini menjadi bukti kerja keras seluruh jajaran dalam mendorong reformasi birokrasi yang nyata.
“Saya mengajak seluruh pegawai untuk meningkatkan kinerja RB dengan melaksanakan 26 indikator utama. Semoga capaian ini berdampak positif terhadap peningkatan tunjangan kinerja kita yang kini masih sebesar 80%,” tambahnya.
Beliau mengingatkan bahwa RB bukan sekadar angka, melainkan cerminan dari integritas dan semangat melayani. Seluruh unit diminta untuk menjadikan peningkatan indeks ini sebagai gerakan kolektif, bukan hanya beban tim tertentu.
Sambut CPNS Sebagai Agen Perubahan
Dalam apel tersebut juga disampaikan ucapan selamat datang kepada Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang resmi bergabung.
“Pegang teguh integritas, jujur, dan disiplin. Jadilah contoh dari hal kecil—tepat waktu, berpakaian rapi, dan bekerja penuh tanggung jawab. CPNS adalah agen perubahan yang membawa energi baru bagi organisasi,” ujarnya penuh semangat.
CPNS juga diimbau untuk segera beradaptasi, menjalin komunikasi yang baik dengan senior, dan menanamkan semangat pengabdian tinggi demi pelayanan publik yang lebih berkualitas.
Penutup: Semangat Bersama, Pelayanan Prima
Menutup amanatnya, pimpinan kembali mengingatkan pentingnya membangun budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan prima.
“Kepercayaan publik dibangun dari dedikasi kita dalam melayani dengan hati. Mari kita jadikan perubahan ini bukan sekadar program, tapi budaya kerja kita sehari-hari,” tandasnya.
Apel bersama ini menjadi simbol komitmen seluruh jajaran untuk terus memperkuat kelembagaan yang profesional, responsif, dan adaptif terhadap tantangan zaman, dalam rangka mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, efisien, dan berdampak nyata bagi masyarakat. (Lapas Banjarmasin)
